REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan DPRD DKI Jakarta Zita Anjani menyatakan akan menolak dengan keras reklamasi Ancol sekitar 155 hektare jika untuk kepentingan komersil seperti 17 pulau reklamasi sebelumnya.

Zita mengatakan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD DKI ingin mendengarkan dahulu klarifikasi Gubernur Anies mengenai penerbitan izin atas reklamasi perluasan kawasan Ancol, Jakarta Utara tersebut.

"Kita lihat dulu pak Gubernur Anies nambah reklamasi ini apa isinya, kalau isinya sama persis kayak dulu-dulu mungkin kita enggak sepakat," kata Zita di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (7/7).

Untuk saat ini, Zita mengatakan, pihaknya menyambut baik Pemprov DKI yang akan membangun Museum Internasional Sejarah Rasulullah SAW dan Peradaban Islam di kawasan Ancol Timur seluas 20 ha yang sudah menjadi daratan.

"Kita lihat di kawasan Ancol memang untuk masjid sebagainya terbatas, tidak ada simbol-simbol itu. Kalau Pak Gubernur ingin membuat museum nabi tentu kami dukung," ujar dia.

Putri Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) itu mengatakan tolak ukur Fraksi PAN ialah soal keberpihakan pada masyarakat, jika reklamasi untuk kepentingan publik, maka PAN akan mendukung dan bila sebaliknya partaiakan menolak keras.

"Reklamasi yang dulu ditolak karena keberpihakan dengan ekonomi atas. Kalau reklamasinya untuk menengah ke bawah, boleh kita lihat dulu rencana pak gubernur seperti apa," ujar dia.

Koordinator Komisi E DPRD DKI Jakarta mengatakan, setelah nantinya reklamasi diperuntukkan untuk publik, Zita menyarankan agar masuk wisata Ancol tidak dikenakan tarif.

"Saya salah satunya mengusulkan agar warga masuknya gratis, kecuali masuk wahana itu oke (berbayar). Usulan rumah susun nelayan itu bagus," tuturnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika