Rabu 08 Jul 2020 13:07 WIB

Menteri Pendidikan AS Digugat Soal Dana Bantuan Corona

Menteri Pendidikan dinilai melanggar hukum soal dana bantuan corona

Rep: Lintar Satria/ Red: Nur Aini
Bendera Amerika Serikat. Departemen pendidikan AS dituntut negara bagian soal dana bantuan corona untuk sekolah
Bendera Amerika Serikat. Departemen pendidikan AS dituntut negara bagian soal dana bantuan corona untuk sekolah

REPUBLIKA.CO.ID, SAN FRANCISCO -- Kalifornia dan empat negara bagian Amerika Serikat (AS) lainnya menggugat Departemen Pendidikan. Dalam gugatannya mereka mengatakan pemerintahan Donald Trump mencoba mengambil dana bantuan untuk sekolah negeri dan mengalihkannya ke sekolah swasta.

Jaksa Agung Kalifornia Xavier Becerra dan Jaksa Agung Michigan mengumumkan gugatan tersebut. Negara bagian Maine, New Mexico, Wisconsin dan District of Columbia turut bergabung. Menteri Pendidikan AS Betsy DeVos menjadi tergugat.

Baca Juga

Becerra mengatakan interpretasi departemen pendidikan terhadap Corona virus Aid, Relief and Economic Security (CARES) Act  melanggar hukum. Corona virus Aid merupakan sebuah pedoman untuk mendistribusikan anggaran Title 1 sebesar 13,2 miliar dolar pada sekolah seluruh negeri demi membantu siswa yang berasal dari keluarga berpendapatan rendah.

Anggaran Title 1 mandat dari Undang-undang Pendidikan Dasar dan Menengah, undang-undang amandemen dari Undang-undang Kesuksesan Setiap Siswa (ESEA). Program ini memberikan bantuan finansial pada lembaga pendidikan daerah (LEA) dan sekolah-sekolah yang persentase atau jumlah siswa yang berasal dari keluarga pendapatan rendah cukup tinggi.

Dalam gugatan mereka, negara bagian-negara bagian yang mengajukan menggugat mengatakan departemen pendidikan AS justru mengizinkan anggaran tersebut didistribusikan berdasarkan dari total populasi siswa. Maka jutaan dolar yang seharusnya disalurkan ke sekolah negeri di distrik-distrik paling miskin pindah ke sekolah swasta yang biaya bulanannya setara dengan perguruan tinggi.

"Hari ini kami mengumumkan akan menghentikan upaya terbaru pemerintahan Trump mencuri dari keluarga pekerja untuk diberikan pada kelompok yang sangat kaya," katanya Becerra, Rabu (8/7).

Sekretaris Departemen Pendidikan AS Angela Morabito mengatakan kementeriannya tidak akan mengomentari proses hukum yang sedang berjalan. "Menteri sudah berkali-kali mengatakan, semua siswa terdampak pandemi dan Undang-undang CARES mewajibkan anggaran itu harus digunakan untuk membantu semua siswa," kata Morabito.

Pada Senin (6/7), DeVos mengatakan para gubernur yang mengajukan gugatan belum menggunakan bantuan tersebut. Sejauh ini anggaran tersebut baru digunakan sebesar 195 juta dolar AS.

Berdasarkan kebijakannya, DeVos meminta distrik-distrik sekolah untuk menyisihkan bantuan tersebut untuk sekolah-sekolah swasta. Dengan sebuah formula berdasarkan jumlah siswa di sekolah swasta di distrik tersebut.

Kebijakan itu ditentang oleh pejabat sekolah negeri yang mengatakan anggaran itu harusnya disalurkan ke siswa dari keluarga berpendapatan rendah yang masuk ke sekolah swasta, bukannya semua siswa di sekolah swasta. Sebab memang seperti itu peraturan federal yang dinyatakan dalam undang-undang yang disahkan Kongres.

Namun, DeVos bersikeras untuk membagikan anggaran tersebut pada sekolah swasta. Ia mengatakan anggaran itu terpisah dari bantuan pemerintah federal lainnya dan harus disalurkan ke semua siswa.

"(Peraturan) menciptakan pilihan salah di mana distrik sekolah harus memasukkan sekolah swasta ke total populasi dasar mereka atau dipaksa melewati rintangan yang tidak diperlukan untuk melakukan apa yang dimaksudkan Kongres dan memastikan agar anggaran itu diterima oleh sekolah yang paling terdampak," kata Becerra.

Ia mengatakan peraturan DeVos merusak maksud Kongres dan melanggar pemisahan kekuasaan yang ditetapkan Konstitusi AS. Becerra menambahkan DeVos mengancam 1,6 miliar dolar AS yang dialokasikan sekolah negeri Kalifornia. 

sumber : AP
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement