REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wasekjen Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Dudung Abdul Qadir menanggapi pemerintah yang akan meniadakan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2020. Pemerintah harus mencatat seberapa besar kekurangan guru mulai dari jenjang SD hingga SMA jika seleksi CPNS ditiadakan pada tahun ini. 

Sebab, jika tidak diantisipasi akan berdampak terhadap kelangsungan standar layanan pendidikan. "Kami berharap kepada pemerintah untuk secara bijak mengantisipasi sehingga pendidikan masa depan, generasi ke depan harus terprogram secara strategis sehingga tidak berdampak besar terhadap SDM," kata dia ketika dihubungi Republika, Rabu (8/7). 

Dudung menjelaskan PGRI memahami bahwa berbagai sektor kehidupan terganggu pada masa pandemi. Ia pun memahami alasan pemerintah meniadakan seleksi CPNS 2020 dan fokus menyelesaikan seleksi CPNS 2019.

Kendati demikian, menurut Dudung, hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap guru-guru honorer yang mempersiapkan diri menjadi aparatur sipil negara (ASN) tahun ini. Tidak adanya seleksi CPNS membuat harapan guru honorer yang sangat ingin menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) harus tertunda. 

"Semua hidup sulit masa pandemi ini. Tapi harus ada kebijakan-kebijakan yang tidak biasa, yang out of the box untuk menyelesaikan persoalan pendidikan, khususnya kekurangan guru," kata Dudung.

Padahal, guru honorer di Indonesia kondisinya secara umum sangat memprihatinkan. Menurut Dudung, di kota-kota besar mungkin guru honorer sudah terfasilitasi dengan baik, tetapi kondisinya berbeda di daerah.

Menurut dia, pemerintah tidak bisa melulu berbicara soal mutu sementara masih banyak guru yang kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi. Terkait hal tersebut, pemerintah perlu segera memperhatikan nasib guru-guru honorer salah satunya dengan mengadakan seleksi CPNS. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika