Rabu 08 Jul 2020 18:49 WIB

Rusia-Cina Veto Perpanjangan Koridor Bantuan Kemanusiaan

Otorisasi untuk bantuan kemanusiaan lintas batas di Suriah diberlakukan sejak 2014.

Rep: deutsche welle/ Red: deutsche welle
picture-alliance/dpa/J. Schwenkenbecher
picture-alliance/dpa/J. Schwenkenbecher

Dua anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Jerman dan Belgia, Selasa (7/7) mengajukan resolusi untuk memperpanjang koridor bantuan kemanusiaan lintas perbatasan di Suriah selama satu tahun. Otorisasi bantuan kemanusiaan yang ada saat ini akan berakhir Jumat (10/7). Tetapi resolusi itu ditolak Rusia dan Cina, sekalipun disetujui 13 anggota Dewan Keamanan yang lain.

"Rancangan resolusi belum bisa diadopsi," tulis Duta Besar Jerman untuk PBB Christoph Heusgen dalam surat pemberitahuan kepada anggota Dewan Keamanan. Jerman mulai 1 Juli mengambil alih kepemimpinan Dewan Keamanan yang dilakukan secara rotasi.

Segera setelah gagalnya resolusi itu, Rusia mengajukan rancangannya sendiri. Dalam rancangan itu, Rusia setuju memperpanjang koridor bantuan kemanusiaan untuk masa enam bulan, dan hanya untuk satu pos perbatasan, yaitu Bab al Salam. Resolusi Jerman dan Belgia sebelumnya mengusulkan pos penyeberangan di Bab al-Salam dan Bab al Hawa. Hasil pemungutan suara untuk resolusi yang diajukan Rusia kemungkinan baru diketahui hari Rabu (8/7) sore waktu New York.

Sudah ada sejak 2014

Otorisasi untuk bantuan kemanusiaan lintas batas di Suriah telah diberlakukan sejak 2014, dengan perpanjangan berkala. Pada pemungutan suara hari Selasa, Rusia untuk ke-15 kali menggunakan hak vetonya sebagai anggota tetap Dewan Keamanan sejak dimulainya perang Suriah tahun 2011. Rusia dan Cina berpendapat, otorisasi PBB untuk koridor bantuan kemanusiaan melanggar kedaulatan Suriah, dan bantuan itu sebenarnya dapat disalurkan melalui otoritas Suriah.

Namun negara-negara Barat dan sekretariat PBB menyatakan bahwa koridor bantuan kemanusiaan adalah satu-satunya pilihan yang kredibel, untuk menjamin bantuan itu sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, tanpa harus melalui pengawasan pemerintah di Damaskus.

Veto itu adalah "perkembangan yang sangat negatif," kata seorang diplomat Eropa yang tidak ingin disebut namanya kepada kantor berita AFP. Dia menerangkan, membuka satu pos perbatasan saja tidak akan cukup untuk menjangkau populasi yang memerlukan bantuan.

"Bersikeras hanya membuka satu titik perbatasan adalah sinis dan tidak memenuhi kebutuhan masyarakat," katanya.

Lebih 30 ribu truk gunakan dua titik penyeberangan

Titik penyeberangan di Bab al-Hawa memungkinkan pengiriman bantuan kemanusiaan kepada tiga hingga empat juta orang yang tinggal di wilayah Idlib yang dikuasai kubu oposisi. Komite Penyelamatan Internasional IRC mengecam veto Rusia dan Cina.

"Memblokir akses pada makanan, pasokan perawatan kesehatan, vaksin dan ventilator tidak dapat diterima, dan(dilakukan) pada masa COVID-19, itu bahkan lebih tercela," kata Presiden IRC David Miliband dalam sebuah pernyataan.

Setelah pemungutan suara, Cina menjelaskan bahwa mereka mendukung otorisasi lintas batas untuk bantuan kemanusiaan. Namun mereka melakukan veto karena Jerman dan Belgia menolak permintaan Cina untuk mengutuk sanksi sepihak AS atas Suriah, kata diplomat Cina kepada kantor berita AFP.

Bulan Januari, Rusia memblokir dua dari empat titik penyeberangan perbatasan untuk bantuan kemanusiaan, sekaligus membatasi otorisasi koridor kemanusiaan hanya untuk enam bulan, bukan satu tahun seperti yang telah diberlakukan sebelumnya. Dalam sebuah laporan yang dirilis akhir Juni, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan perpanjangan satu tahun untuk dua titik lintas perbatasan di Suriah. PBB mengatakan bahwa sejak 2014, hampir lebih 30.000 truk bantuan kemanusiaan menggunakan titik penyeberangan di Bab al-Salam dan Bab al-Hawa.

hp/vlz (afp, rtr, ap)

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Disclaimer: Berita ini merupakan kerja sama Republika.co.id dengan deutsche welle. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi berita menjadi tanggung jawab deutsche welle.
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement