REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI melakukan patroli terpadu guna mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di 154 desa rawan yang tersebar di lima provinsi Tanah Air. "Provinsi rawan tersebut meliputi Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah," kata Menteri LHK Siti Nurbaya dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Rabu (8/7).

Secara rinci, posko desa di Sumatera dan Kalimantan tersebut meliputi 25 posko desa di Sumatera Utara, 52 posko desa di Riau, 25 posko desa di Jambi, 40 posko desa di Sumatera Selatan dan 12 posko desa di Kalimantan Tengah. Namun secara umum, terdapat 440 desa secara keseluruhan yang menjadi sasaran dari patroli terpadu pencegahan karhutla yang meliputi tiga pulau besar di Indonesia dan tersebar di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.

Siti Nurbaya mengatakan keunggulan patroli terpadu pencegahan karhutla meliputi banyak hal. Misalnya, dengan pelaksanaan patroli lintas instansi atau lembaga dapat merepresentasikan kehadiran pemerintah di tingkat tapak.

Kemudian dengan beroperasi di tingkat tapak, kondisi wilayah rawan dapat termonitor setiap hari. Selain itu, terdapat pula laporan harian yang dinilai mampu memantau harian dan berjenjang dari desa ke pusat.

"Dengan tiga tahap patroli terpadu ini maka tindak lanjut kejadian dapat lebih cepat tertangani," ujarnya.

Selain itu, secara umum patroli terpadu pencegahan karhutla pada hakikatnya dapat melibatkan masyarakat di desa setempat. Hal ini tentunya sekaligus menjadi satu proses transfer pengetahuan, proses perubahan sikap serta perilaku dapat berjalan.

Dengan kata lain, ujar dia, terjadi optimalisasi dari peran masyarakat dalam pengendalian karhutla di daerah masing-masing.

Ikuti Whatsapp Channel Republika