REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali meminta jajarannya agar mempercepat belanja pemerintah untuk menggerakkan perekonomian. Sebab, kuartal ketiga tahun ini dinilai akan menjadi kunci bagi upaya pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi.
Hal itu disampaikan Presiden dalam rapat terbatas pada Selasa (7/7), dikutip dari siaran resmi Istana, Rabu (8/7). "Saya sekarang ini melihat belanja kementerian itu harian. Naiknya berapa persen. Harian, saya lihat betul sekarang. Karena memang kuncinya di kuartal ketiga ini. Begitu kuartal ketiga bisa mengungkit ke plus (pertumbuhan ekonomi), ya sudah kuartal keempat lebih mudah, tahun depan insya Allah juga akan lebih mudah," ujarnya.
Menurutnya, belanja pemerintah menjadi penggerak utama bagi perekonomian di tengah pandemi saat ini. Karena itu, Jokowi meminta agar regulasi yang berkaitan dengan belanja pemerintah dapat lebih disederhanakan sesuai dengan kebutuhan saat ini.
"Saya minta semuanya dipercepat, terutama yang anggarannya besar-besar. Ini Kemendikbud ada Rp 70,7 triliun, Kemensos Rp 104,4 triliun, Kemenhan Rp 117,9 triliun, Polri Rp 92,6 triliun, Kementerian Perhubungan Rp 32,7 triliun," kata dia.
Lebih jauh, Jokowi juga meminta jajarannya bekerja berdasarkan konteks krisis dan tidak seperti dalam keadaan normal biasa. Selain itu, belanja pemerintah juga harus mengutamakan produk-produk yang ada di dalam negeri.
"Misalnya di Kemenhan, bisa saja di DI (Dirgantara Indonesia), beli di Pindad, beli di PAL. Yang bayar di sini ya yang cash, cash, cash. APBN, beli produk dalam negeri. Saya kira Pak Menhan juga lebih tahu mengenai ini," ujarnya.
Ia ingin agar seluruh belanja barang ke luar negeri dibatasi dan lebih mengutamakan belanja produk lokal. Sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
"Saya kira belanja-belanja yang dulu belanja ke luar, direm dulu. Beli, belanja, yang produk-produk kita. Agar apa? Ekonomi kena trigger, bisa memacu growth kita," jelas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika