REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah diminta untuk mengembangkan pelabuhan pengumpan (feeder). Keberadaan pelabuhan feeder ini untuk memaksimalkan program tol laut sehingga dapat menekan disparitas harga.
"Selama ini distribusi ke lokasi terpencil cukup susah dan itu membuat biaya operasional program tol laut tinggi. Maka itu, pelabuhan feeder harus dikembangkan untuk menjangkau daerah-daerah yang tidak bisa dilalui kapal besar," ujar Pengamat Transportasi Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas ketika dihubungi di Jakarta, Rabu (8/7).
Dengan begitu, akan terbangun konektivitas yang menjamin kelancaran arus barang. Bentuk dan ukuran kapal juga harus disesuaikan dengan kebutuhan.
"Jangan sampai barang dari kapal besar untuk wilayah ke ukuran relatif kecil, seperti sungai tidak terjangkau," ucapnya.
Menurut dia, pengembangan pelabuhan feeder tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, perlu peran pemerintah daerah dan swasta. "Dermaga utama sudah cukup, itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, Pemda dan swasta dapat mengambil peran pelabuhan feeder. Perlu banyak pihak, tidak bisa sendirian untuk memaksimalkan tol laut untuk mengatasi disparitas harga," katanya.
Sejak diluncurkan pada akhir 2015, jumlah trayek tol laut sudah sebanyak 26 trayek pada 2020. Dari jumlah rute itu, tujuh rute dilayani oleh pelayaran swasta nasional.
Secara terpisah, Direktur Utama PT Karya Citra Nusantara (KCN) Widodo Setiadi mengungkapkan pihaknya sebagai perusahaan swasta ingin berkolaborasi dengan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) guna mencapai program-program pemerintah, termasuk program Tol Laut.
"Kami tidak ingin menjadi kompetitor, kami ingin kolaborasi untuk membantu pencapaian-pencapaian program pemerintah, kita bisa berpartisipasi," kata Widodo kepada Antara.
Untuk itu, Ia mengatakan pemerintah agar lebih memberikan peluang seluas-luasnya kepada swasta untuk terlibat, terutama protek startegis negara (PSN). "Karena membangun negara itu tugas warga negara tanpa kecuali," katanya.
Tekait program Tol Laut, Widodo menilai program tersebut merupakan upaya untuk menurunkan biaya logistik yang saat ini masih di posisi 25 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
"Program tol sangat baik kalau kita lihat programnya Pak Jokowi untuk mendukung bagaimana biaya logistik bisa diturunkan. Dari sisi pengusaha, salah satu cara program tol laut bagaimana sarana dan sarana termasuk operator yang meng-handle tol laut ini bisa ditingkatkan, terutama daerah-daerah terpencil," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika