REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah (BAN-SM) Provinsi Jawa Barat, berkomitmen untuk menjadi bagian utama dalam pembangunan mutu pendidikan di Jawa Barat.
“Rakorda kesatu tahun 2020 ini dilakukan secara daring. Kami BAN-SM tentu berkomitmen untuk bersinergi dengan semua pemangku kepentingan pendidikan di Jawa Barat untuk mendukung terwujudnya Jabar Juara lahir batin dalam bidang pendidikan,” ujar Ketua BAN-SM Jawa Barat, Dr Wiji usai menutup kegiatan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) kesatu yang dilaksanakan secara daring, di kantor BAN-SM Jabar, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (9/7).
Agenda tersebut dihadiri oleh 104 orang peserta yang berasal dari unsur Koordinator Pelaksana Akreditasi (KPA), Dinas Pendidikan Provinsi dan Kantor Cabang Dinas, Kantor Wilayah dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota serta Dinas Pendidikan Kabupaten Kota se Jawa Barat. Rakorda BAN-SM yang mengusung tema “Pemantapan Sistem Akreditasi Menuju Pendidikan Bermutu” itu berlangsung selama dua hari, sejak Rabu hingga Kamis, 8-9 Juli 2020. Dengan
Hadir untuk memperkaya pengetahuan peserta, narasumber dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Deden Saepul Hidayat, Muhammad Dudi Solahudin dari Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Barat dan dari Kanwil Kementerian Agama yaitu Nunu Sohih Aminudin. Dari BAN-SM Jabar, selain ketua, sekretaris BAN-SM Jabar, Dr. Ganjar beserta anggota yaitu Dr. Asep Nursobah, Drs. Deddy Hermadi, MM.Pd, Dr. Iu Rusliana, Miftah Fahmi, M.Kom, Dr. Muhammad Yani, Saripudin, M.Pd, Sri Endah Nurhayati, MM, Dr. Syaifuddin, Dr. Syarif Hidayat, Dr. Tatang Sunendar, Prof. Udin S Sa’ud, Drs. M.A Welid, M.MPd, dan Yuniarti Ulfa, M.Si, menyampaikan paparan materi sesuai tema dan agenda yang telah ditetapkan.
Wiji menjelaskan, penyelenggaraan akreditasi tahun 2020 akan menggunakan Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP). Penilaiannya lebih ditekankan pada kinerja, bukan sekadar pada kepatuhan memenuhi persyaratan administratif standar nasional pendidikan. “Karena itu, asesor sebagai ujung tombak pelaksanaan visitasi ke sekolah dan madrasah sasaran benar-benar harus memahami substansi proses belajar dan manajemen sekolah,” kata dia dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Kamis (9/7).
Tahun ini, ada 670 sekolah madrasah pada seluruh jenjang dan di 27 kabupaten kota yang akan menjadi program percontohan penerapan IASP 2020. “Prioritasnya ke sekolah baru dan sekolah yang akan melakukan re-akreditasi yaitu yang telah habis berlakunya sertifikat akreditasi. Tentu saja, ini semua juga sangat ditentukan oleh disahkannya IASP 2020 oleh Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,” jelasnya.
Tahapan prosesnya, pada September akan dilaksanakan sosialisasi IASP ke sekolah madrasah sasaran. Pada November dilakukan visitasi lapangan, validasi proses dan hasil visitasi, verifikasi hasil validasi dan menetapkan rekomendasi.
“Desember hasilnya akan ditetapkan sehingga Sekolah dan madrasah serra masyarakat dapat mengetahui hasil akreditasi di web BAN SM. Apabila ada yang merasa tidak puas, baik itu sekolah, asesor atau masyarakat, ada masa sanggah selama 14 hari sejak diumumkan, tentu saja disampaikan secara resmi kepada kami. Kemudian kami akan memplenokan untuk kemudian ditindaklanjuti,” tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika