REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mencatatkan realisasi penyaluran kredit dari hasil penempatan dana pemerintah mencapai Rp 1,6 triliun hingga 7 Juli 2020. Dari jumlah tersebut terdiri dari KPR subsidi sebesar Rp 425 miliar, KPR nonsubsidi Rp 703 miliar, kredit konstruksi dan lainnya Rp 476 miliar serta kredit ke BUMN Rp 5 miliar.
"Hingga awal Juli ini KPR subsidi mencapai 3.079 unit dan KPR nonsubsidi 1.609 unit," ujar Direktur Utama BTN Pahala Nugraha Mansury, Jumat (10/7).
Pahala optimistis penempatan uang negara kepada perseroan secara keseluruhan sebesar Rp 5 triliun akan membuat ekspansi kredit tembus Rp 30 triliun hingga akhir tahun ini. Nantinya segmen bisnis yang disalurkan dari uang negara dialokasikan untuk KPR subsidi, KPR nonsubsidi, kredit konstruksi dan kredit ke BUMN.
"Diharapkan pada September 2020 ekspansi kredit yang bisa disalurkan BTN mencapai Rp 15 triliun," ucapnya.
Pahala menyebut pada Juli hingga Desember 2020, sesuai rencana bisnis, dana penempatan pemerintah akan disalurkan untuk 68.500 unit atau setara dengan KPR subsidi senilai Rp 9,24 triliun. Pahala merinci segmen KPR nonsubsidi akan terealisasi untuk 17.857 unit atau setara dengan Rp 6,25 triliun.
Sedangkan kredit konstruksi rencananya akan disalurkan sebesar Rp 5,485 triliun dan kredit ke BUMN senilai Rp 9,05 triliun, sehingga total penyaluran kredit bulan Juli hingga Desember 2020 sebesar 86.357 unit senilai Rp 30 triliun.
Lebih lanjut Pahala menuturkan ada beberapa tantangan dan kendala dalam melakukan ekspansi kredit tahun ini. Pertama, pemberian kredit dilakukan secara selektif agar risiko kredit terkendali sehingga non performing loan dapat diturunkan. Kedua, PHK dan PSBB membuat penurunan daya beli masyarakat, sehingga alokasi pendapatan diprioritaskan untuk kebutuhan pokok dibanding untuk membeli rumah.
"Ketiga, keuntungan yang diperoleh developer menurun dan keempat pemasaran kredit lebih luas kepada ekosistem perumahan seperti mitra bisnis developer," ucapnya.