REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT -- Resolusi Dewan Keamanan PBB (DK PBB) terbaru memutuskan hanya satu dari dua penyeberangan perbatasan terbuka untuk pengiriman bantuan dari Turki ke Suriah barat laut membuat warga Suriah kian menderita. Apalagi saat ini banyak yang terdampak pandemi Covid-19.
"Di barat laut Suriah, di mana jalur vital lintas batas telah ditutup ... akan lebih sulit untuk mencapai 1,3 juta orang yang bergantung pada makanan dan obat-obatan yang dikirim oleh lintas batas PBB," kata lembaga bantuan yang beroperasi di Suriah dalam pernyataan bersama.
Negara-negara anggota DK PBB telah mendesak agar akses bantuan berlanjut melalui dua penyeberangan di perbatasan Turki. Namun, Rusia, sekutu utama Presiden Bashar al-Assad, dan China memveto upaya terakhir untuk menjaga kedua pos penyaluran bantuan di Turki tetap terbuka pada Jumat (10/7).
"Sekarang banyak tidak akan menerima bantuan yang mereka butuhkan. Hidup akan hilang. Penderitaan akan meningkat," ujar kelompok-kelompok bantuan di Suriah.
Pernyataan bersama itu menekankan, kondisi pandemi membuat wilayah Suriah semakin memprihatinkan. "Dengan kasus pertama Covid-19 yang dikonfirmasi di Idlib, daerah dengan infrastruktur kesehatan yang sangat lemah, ini merupakan pukulan yang menghancurkan," katanya.
Dalam pernyataan terpisah, Physicians for Human Rights menyatakan resolusi itu telah menutup rute langsung ke ratusan ribu warga Suriah yang terlantar dan sangat membutuhkan makanan dan obat-obatan. Sedangkan Human Rights Watch menyatakan, anggota DK PBB mencoba mengikuti arus yang dibuat oleh Rusia.
"Anggota dewan berusaha keras dan memberikan apa yang diinginkan Moskow, pengurangan lebih lanjut secara drastis bantuan lintas-batas untuk warga Suriah yang putus asa yang bergantung padanya untuk bertahan hidup," ujar pemimpin Human Rights Watch untuk PBB, Louis Charbonneau.
Rusia dan China berpendapat bahwa barat laut dapat dicapai dari dalam wilayah Suriah. Artinya untuk memberikan bantuan itu perlu melalui wilayah yang dikuasai pemerintah, dan pengiriman bantuan dari Turki melanggar kedaulatan Suriah.
"Masalah ini seharusnya tidak dipolitisasi," kata wakil utusan Rusia, Dmitry Polyanskiy setelah pemungutan suara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika