REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan, lolosnya buron kasus korupsi cessie (hak tagih) Bank Bali, Djoko Sugiarto Tjandra, menjadi tamparan bagi aparat penegak hukum Indonesia. Apalagi, ia dengan mudahnya memperoleh KTP elektronik dan paspor.

Ia menilai, adanya oknum-oknum lain yang terlibat atas lolosnya Djoko Tjandra. Karena, seorang buron tentu tak mudah untuk mendapatkan KTP elektronik dan paspor.

"Ini harus dibongkar, ada di mana-mana termasuk membantu keluar Djoko pada 2009 dan masuk ke Indonesia, termasuk urus paspor karena dibantu," ujar Taufik dalam rapat dengar pendapat dengan Direktorat Jenderal Imigrasi, Senin (13/7).

Permasalahan ini harus menjadi perhatian bagi Ditjen Imigrasi. Sebab bukan tak mungkin hal serupa akan digunakan buronan lain untuk ke Indonesia.

"Saya harap tetap ini jadi perhatian penting, kalau Djoko bisa masuk Indonesia terlepas jalur remsi atau tikus, ini berbahaya," ujar pria yang akrab disapa Tobs itu.

Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Sarifuddin Sudding menilai adanya skenario terkait lolosnya Djoko Tjandra. Sebab, seorang warga negara asing yang buron seharusnya terdeteksi oleh pihak keimigrasian.

Pihak Ditjen Imigrasi dan aparat penegak hukum juga terkesan tak ada koordinasi untuk menangkan Djoko Tjandra. Apalagi mengingat kronologi masuknya dia ke Indonesia, mulai dari dihapusnya dari daftar pencarian orang (DPO) hingga memeroleh KTP elektronik.

"Yang bersangkutan warga Papua Nugini dan merupakan sudah dijatuhi hukuman. Kalai saya liat catatan di sini, sepertinya ada skenario besar, kalau diliat tanggal-tanggalnya," ujar Sudding. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika