REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman menyinggung pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Sangkara Tjandra di Papua Nugini pada Mei 2015. "Jadi kalau tidak ada penjelasa, publik nanti punya analisa imajinasi. Jelas setelah adik Djoko ketemu presiden, dibukalah pintu masuk," ujar Benny dalam rapat dengar pendapat dengan Direktorat Jenderal Keimigrasian, Senin (13/7).

Ia menilai, pemerintah seakan membuka jalur bagi koruptor dan buronan. Sebab, tak terdeteksinya Djoko Tjandra masuk ke Indonesia, bahkan hingga membuat KTP elektronik dan paspor.

"Dokumen menunjukan masuk tidak lewat jalan tikus, ini menunjukkan pemerintah memberikan jalan masuk, lewat jalan tol, memberi karpet merah," ujar Benny.

Semula, Benny menilai Djoko masuk ke Indonesia lewat jalur-jalur tikus di perbatasan. Namun melihat dokumen-dokumen yang ada, ia justru menuding negara seakan memberi jalan masuk buron tersebut.