Selasa 14 Jul 2020 19:57 WIB

In Picture: Foto Aksi Tolak TKA China dan Dukungan Pembahasan RUU PKS

Red: Mohamad Amin Madani

Sejumlah pengunjuk rasa membentangkan spanduk saat melakukan aksi menolak kedatangan Tenaga Kerja Asing (TKA) di bundaran Saronde, Kota Gorontalo, Gorontalo, Selasa (14/7/2020). Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Gorontalo menolak kedatangan TKA asal China yang diduga akan dipekerjakan dalam percepatan pembangunan PLTU di Kabupaten Gorontalo Utara dan meminta pemerintah agar membuka peluang tenaga kerja lokal ditengah pandemi COVID-19. (FOTO : Antara/Adiwinata Solihin)

Dua pengunjuk rasa berbincang dengan polisi saat melakukan aksi menolak kedatangan Tenaga Kerja Asing (TKA) di bundaran Saronde, Kota Gorontalo, Gorontalo, Selasa (14/7/2020). Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Gorontalo menolak kedatangan TKA asal China yang diduga akan dipekerjakan dalam percepatan pembangunan PLTU di Kabupaten Gorontalo Utara dan meminta pemerintah agar membuka peluang tenaga kerja lokal ditengah pandemi COVID-19. (FOTO : Antara/Adiwinata Solihin)

Massa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Perempuan Anti Kekerasan berunjuk rasa di depan gedung DPRD Jawa Barat, Bandung, Jawa Barat, Selasa (14/7/2020). Mereka mendesak DPR RI dan pemerintah untuk kembali memasukkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS) ke dalam Prolegnas Prioritas 2020 serta membahas dan mengesahkan RUU tersebut guna menghentikan kekerasan perempuan dan kekerasan seksual di Indonesia. ANTARA FOTO/Novrian Arbi/hp. (FOTO : Antara/Novrian Arbi)

inline

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah pengunjuk rasa membentangkan spanduk saat melakukan aksi menolak kedatangan Tenaga Kerja Asing (TKA) di bundaran Saronde, Kota Gorontalo, Gorontalo, Selasa (14/7/2020).

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Gorontalo menolak kedatangan TKA asal China yang diduga akan dipekerjakan dalam percepatan pembangunan PLTU di Kabupaten Gorontalo Utara dan meminta pemerintah agar membuka peluang tenaga kerja lokal ditengah pandemi COVID-19.

Sementara di kota Bandung, massa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Perempuan Anti Kekerasan berunjuk rasa di depan gedung DPRD Jawa Barat, Bandung, Jawa Barat, Selasa (14/7/2020).

Mereka mendesak DPR RI dan pemerintah untuk kembali memasukkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS) ke dalam Prolegnas Prioritas 2020 serta membahas dan mengesahkan RUU tersebut guna menghentikan kekerasan perempuan dan kekerasan seksual di Indonesia.

sumber : Antara

Ikuti Whatsapp Channel Republika