REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, di hadapan seluruh gubernur se-Indonesia meminta agar para kepala daerah dapat melaksanakan manajemen krisis (sebuah keterampilan teknis yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi, menilai, memahami, dan mengatasi situasi yang serius, terutama dari saat pertama kali terjadi sampai ke titik pemulihan kembali), di daerah masing-masing.

Hal itu diungkapkan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman usai mengikuti rapat percepatan penyerapan APBD tahun 2020 di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (15/7). "Pada rapat tadi, Bapak Presiden menekankan agar kepala daerah dapat melaksanakan manajemen krisis dalam menjalankan roda pemerintahan di era pandemi ini. Kita harus luwes, harus pandai mengendalikan roda pembangunan ini, agar kita tidak terjerumus terlalu jauh dalam pelaksanaan pembangunan dalam masa pandemi ini," ungkap Gubernur Erzaldi dalam siaran persnya.

Presiden RI menekankan agar ada tindakan-tindakan yang 'tidak biasa' yang bisa dilakukan kepala daerah, terutama gubernur di masing-masing wilayah, atau dengan cara yang extraordinary.

Presiden Joko Widodo mengimbau agar jika ada hambatan-hambatan berkenaan dengan hal itu ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat. "Bahkan kalau perlu menteri mengeluarkan permen, mungkin presiden akan mengeluarkan inpres, dan gubernur dengan pergubnya," ungkap Gubernur Erzaldi