Kamis 16 Jul 2020 13:29 WIB

Biaya Listrik Bulanan yang Dibayar Madrasah Masih Berat

Madrasah dinilai masih berat membayar biaya listrik bulanan

Rep: Imas Damayanti/ Red: Nashih Nashrullah
Madrasah dinilai masih berat membayar biaya listrik bulanan Ilustrasi listrik bulanan.
Foto: Antara
Madrasah dinilai masih berat membayar biaya listrik bulanan Ilustrasi listrik bulanan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Masih banyaknya madrasah yang belum teraliri listrik hingga kini merupakan suatu ironi. Alih-alih untuk biaya pemasangan listrik baru, madrasah dan pesantren yang terpasang listrik juga masih terbebani biaya meteran listrik bulanan.

Anggota Komisi 7 DPR RI Fraksi PKS, Mulyanto, menyatakan, upaya untuk mengaliri listrik ke madrasah dan pesantren-pesantren memang tengah disuarakan. Hal itu disuarakan dan dirancang antara DPR maupun pemerintah.

Baca Juga

“Untuk pesantren dan madrasah, bisa jadi bukan hanya biaya pemasangan (listrik) baru, melainkan juga biaya meteran listrik bulanan masih memberatkan,” kata Mulyanto saat dihubungi Republika.co.id, Kamis (16/7).

Berdasarkan catatan Kemenag, mayoritas madrasah yang belum teraliri listrik berada di Pulau Jawa. Antara lain Jawa Timur sebanyak 2.945 madrasah, Jawa Barat sebanyak 2.522 madrasah, Jawa Tengah sebanyak 870 madrasah, dan Banten sebanyak 592 madrasah. 

Bahkan di DKI Jakarta sebagai ibukota, masih ada madrasah yang belum teraliri listrik sebanyak 272 madrasah.

Dari fakta tersebut, Mulyanto mengakui kondisi yang terjadi. Menurutnya, elektrifikasi belum 100 persen dapat menjangkau beberapa aspek. Terutama daerah-daerah yang berada di wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal (3T).

“Maka kita mendorong agar pemerintah terus meningkatkan pembangunan jaringan listriknya, terutama di daerah 3T,” ungkap dia.

Di sisi lain, elektrifikasi yang belum maksimal ke madrasah-madrasah ataupun pesantren itu juga disebabkan adanya faktor lain. Yaitu ketidakmampuan masyarakat membayar biasa pemasangan atau penyambungan listri.

Untuk pelanggan yang termasuk kategori miskin misalnya, dia menjabarkan, pemerintah memiliki program gratis 50 persen untuk pembayaran pemasangan baru. Khususnya untuk listrik berdaya 450 volt amper (VA). Disebabkan mahalnya biaya-biaya tersebut, pihaknya masih belum mengetahui lebih jauh apakah akan ada subsidi listrik bagi madrasah dan pesantren.

“Jadi subsidi pemasangan baru dan meteran rutin untuk madrasah maupun pesantren ini mesti diperjuangkan bersama. Meski ya saat ini belum ada (subsidi untuk madrasah),” pungkasnya.

Imas Damayanti

 

 

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement