REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Muhyiddin Junaidi menyampaikan Dewan Pimpinan MUI Pusat dan seluruh MUI Provinsi tetap menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). MUI meminta agar DPR tidak memasukkannya dalam program legislasi nasional (prolegnas).

"Maklumat MUI (tentang penolakan RUU HIP) didukung sepenuhnya oleh semua kalangan dan elemen masyarakat pencinta Pancasila dan penjaga kedaulatan negara," kata KH Muhyiddin kepada Republika.co.id, Kamis (16/7).

Ia menegaskan, bahkan para pimpinan agama-agama juga sepakat RUU HIP dicabut dari prolegnas. Maka DPR dan pemerintah serta rakyat Indonesia diminta bersatu padu menjaga dan mengamalkan Pancasila. Tetap jadikan Pancasila sebagai nasional konsensus demi kesatuan dan persatuan.

Ia mengingatkan, seharusnya DPR mendengarkan aspirasi rakyat dan bangsa, bukan sebaliknya menantang dan mengabaikan rakyat serta memainkan emosi mereka. Mandat yang DPR pegang adalah amanah rakyat di mana penggunaannya harus sejalan dengan kepentingan rakyat.