REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah pusat akan memberikan dorongan berupa insentif kepada pemerintah daerah untuk memperbaharui data rumah tangga yang membutuhkan bantuan sosial. Di sisi lain, pemerintah pusat juga menyiapkan peringatan kepada daerah-daerah yang dinilai lambat dalam melakukan update data.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, upaya reward and punishment ini diharapkan mampu menciptakan data yang dinamis, sehingga bantuan sosial bisa diberikan sesuai dengan target.
"Kami sudah meminta kepada ke Kementerian Sosial dan Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan insentif. Kemenkeu juga mendukung pemberian warning kepada pemda untuk bisa update data rumah tangga," ujarnya dalam rilis virtual Laporan Bank Dunia: Indonesia Economic Prospects (IEP) Juli 2020, Kamis (16/7).
Sri mengakui, perbaikan data merupakan pekerjaan rumah pemerintah yang harus dilakukan secara terus menerus. Tapi, tugas ini tidak hanya dimiliki pemerintah pusat, juga pemerintah daerah. Sebab, desentralisasi otonomi Indonesia memberikan tanggung jawab lebih kepada mereka untuk memperbarui data keluarga miskin yang belum dijalankan secara efektif sampai saat ini.
Dengan kondisi tersebut, Sri mengatakan, pemerintah menjadi kesulitan dalam memberikan bantuan sosial, terutama pada masa krisis saat ini. "Tentunya ini sangat rentan pada inclusion dan exclusion error," tutur mantan direktur pelaksana Bank Dunia ini.
Sri mengatakan, gagasan kebijakan bantuan sosial yang sudah diajukan dan dilakukan pemerintah pusat selama ini sebenarnya sudah baik. Hanya saja, efektivitasnya pasti sangat bergantung pada data, mekanisme dan infrastruktur memadai untuk menjangkau ke kelompok yang ingin ditargetkan pemerintah.
Pemberian bantuan sosial yang sesuai target merupakan tantangan bagi banyak negara. Khususnya Indonesia yang kerap mengalami isu pendataan. "Bahkan, masalah tentang KTP saja harus dipastikan lagi apakah mereka sudah by name by address," kata Sri.
Sebagai informasi, pemerintah sudah mengalokasikan dana untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 695,2 triliun. Sebagian besar di antaranya dianggarkan untuk bantuan sosial (bansos) yang mencapai Rp 203,9 triliun. Termasuk di dalamnya adalah Program Keluarga Harapan (PKH) Rp 43,6 triliun, bansos Jabodetabek Rp 6,8 triliun hingga Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa sebesar Rp 31,8 triliun.
Direktur Pelaksana Kebijakan Pembangunan dan Kemitraan Bank Dunia Marie Elka Pangestu menekankan, data memang menjadi kunci utama untuk dapat menargetkan sasaran bantuan sosial lebih baik. Oleh karena itu, pembaharuan data rumah tangga miskin harus terus menjadi prioritas pemerintah.
Data tidak hanya membuat penargetan lebih baik, juga memudahkan pemerintah dalam melakukan monitoring. "Apakah yang sudah dilakukan sudah berhasil untuk mencapai tujuan atau belum sudah efektif atau belum," ujar Marie.
Sementara itu, Direktur Program Pembangunan Manusia Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Camilla Holmemo menyebutkan, Indonesia masih memiliki kesenjangan dalam target bantuan sosial. Menurutnya, program jaring pengaman sosial yang dilakukan pemerintah sejauh ini masih belum mengakomodasi semua kelompok, termasuk mereka yang baru terjerat ke kemiskinan.
Tapi, secara garis besar, Camilla menilai, respon perlindungan sosial Indonesia untuk pandemi Covid-19 sudah sangat cepat dan baik. Perluasan jenis program seperti bantuan non tunai membantu mengisi kesenjangan yang belum dipenuhi dengan program eksisting.
"Simulasi yang ditemukan tim kami, menemukan bahwa paket respon (pemerintah Indonesia) sudah efektif dalam mitigasi dampak kemiskinan. Ini dengan asumsi, jika diimplementasikan keseluruhannya," ujar Camilla.
Ikuti Whatsapp Channel Republika