REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai, salah satu cara mengatasi masalah kemiskinan yakni dengan memberikan lapangan pekerjaan. Baik di sektor manufaktur maupun kewirausahaan. 

Maka Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial Anton J Supit menyayangkan bila Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja mendapat penolakan dari berbagai pihak. "Saya sedih sekarang pemerintah upayakan Omnibus Law, ada pasal penting yang perlu kita negosiasikan dan rundingkan. Mahasiswa malah ikut demo tentang itu, padahal ini lagi siapkan lapangan kerja buat mereka," tuturnya dalam diskusi virtual pada Jumat, (17/7).

Ia menegaskan, perlu investasi besar untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Maka, iklim investasi di Tanah Air harus dibangun agar investor masuk ke dalam negeri. "Jangan lupa yang butuh investasi tidak cuma negara ini. Itulah kenapa Amerika Serikat dan Cina kasih stimulus nggak kira-kira," kata Anton. 

Setelah Covid-19 melanda, terjadi penurunan ekonomi di seluruh negara. Di China turun 35 persen dan diprediksi perlu waktu hampir setahun untuk memulihkannya. 

Sementara di Amerika Serikat serta Eropa, penurunan ekonomi mencapai 40 hingga 45 persen. "Di Indonesia pastinya (ekonomi) ikut menciut, ada persaingan. Sekarang yang penting, usahakan semua orang dapat income, baik kerja, wiraswasta, bertani, dan lainnya," kata Anton. 

Dirinya mengatakan, usai Covid-19, peran pemerintah diharapkan akan lebih besar dan efektif. "Kita harapkan pemerintah betul-betul tegakkan kepastian hukum, perbaiki iklim investasi, karena sekarang begitu bebasnya media sosial, simpang siur berita bikin bingung," ujarnya.

Bila kepastian hukum dan iklim investasi tidak bisa diwujudkan, kata Anton, penciptaan lapangan pekerjaan bakal semakin sulit. "Kalau kita bicara sebelum Covid-19, saya bisa tawarkan hampir seluruh rakyat punya lapangan kerja, baik mandiri atau ikut orang. Namun dengan Covid ini situasinya sangat sulit, karena kita hadapi banyak masalah dan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)," ujarnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika