REPUBLIKA.CO.ID, BAKU -- Pemerintah Azerbaijan memperingatkan tentang risiko keamanan terhadap minyak dan gas yang dipasoknya ke pasar-pasar Eropa, Sabtu (18/7). Kekhawatiran itu muncul karena pecahnya bentrokan di perbatasannya dengan negara tetangga, Armenia.
Wakil Presiden perusahaan energi negara bagian SOCAR, Azeri, Elshad Nassirov, mengatakan beberapa infrastruktur energi yang terlibat dalam pengiriman minyak Kaspia dan gas ke pasar dunia terletak di sekitar operasi militer saat ini. Ketika melihat peta yang ada, akan tergambar bahwa bentrokan telah terjadi di dekat beberapa infrastruktur.
Nassirov mengatakan pipa minyak Baku-Tbilisi-Jeyhan, pipa minyak Baku-Supsa, pipa gas Baku-Tbilisi-Erzrum, dan beberapa fasilitas lainnya terletak tidak jauh dari wilayah tempat bentrokan terjadi. Bentrokan terjadi sejak pekan lalu terhadap dua negara yang berkonflik di perbatasan Nagorno-Karabakh.
Nassirov juga merujuk ke Trans-Adriatic Pipeline, bentangan terakhir dari Southern Gas Corridor yang juga mencakup dua pipa lain yang beroperasi melalui Georgia dan Turki. Fasilitas itu penting karena penyelesaiannya membuat seluruh koridor akan beroperasi, mengurangi ketergantungan Eropa pada pasokan gas Rusia.
"Pipa akan siap dan beroperasi tepat waktu pada Oktober-November tahun ini," kata Nassirov.
Nassirov meminta negara-negara Barat untuk membantu melindungi ekspor energinya. "Saya akan menggunakan kesempatan ini untuk mengundang rekan-rekan kami di Washington dan di tempat lain untuk memikirkan betapa rapuhnya...wilayah ini dan untuk memikirkan bagaimana memberikan...keamanan militer dan fisik ke koridor, yang menyediakan keamanan energi ke Eropa," ujarnya.
Armenia juga telah memperingatkan tentang risiko keamanan ke wilayah yang datang dari Azerbaijan pada Sabtu (18/7). Pernyataan itu datang setelah beberapa hari Baku menyatakan mungkin menyerang pembangkit listrik tenaga nuklir Metsamor.
"Ini adalah pernyataan yang harus secara tegas dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan ... itu harus diberikan tanggapan dan penyelidikan internasional yang sesuai," kata Perdana Menteri Armenia, Nikol Pashinyan.