Ahad 19 Jul 2020 20:21 WIB

Ketum RMI NU: Klaster Pesantren Harus Jadi Alarm Keras

Pesantren lain diminta untuk lebih memperketat prokotol kesehatan.

Rep: Muhyiddin/ Red: Andri Saubani
Seorang santri Pondok Pesantren Gontor asal Kalbar menjalani tes diagnostik cepat atau rapid test di aula Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar di Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (17/6). Pemerintah Provinsi Kalbar menggelar rapid test gratis bagi 400 santri asal Kalbar yang hendak kembali ke Pondok Pesantren Gontor, Jawa Timur untuk menempuh pendidikan. (ilustrasi)
Foto: ANTARA /Jessica Helena Wuysang
Seorang santri Pondok Pesantren Gontor asal Kalbar menjalani tes diagnostik cepat atau rapid test di aula Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar di Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (17/6). Pemerintah Provinsi Kalbar menggelar rapid test gratis bagi 400 santri asal Kalbar yang hendak kembali ke Pondok Pesantren Gontor, Jawa Timur untuk menempuh pendidikan. (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pimpinan Pusat Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) PBNU, KH Abdul Ghaffar Rozin mengatakan, banyaknya pesantren yang menjadi klaster penularan Covid-19 seharusnya menjadi peringatan keras. Pesantren lain pun diminta untuk lebih memperketat prokotol kesehatan.

"Banyaknya pesantren yang menjadi klaster seharusnya menjadi alarm keras bagi yang lain untuk segera menyesuaikan diri dengan kondisi terakhir," ujar Gus Rozin saat dihubungi Republika.co.id, Ahad (19/7).

Baca Juga

Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga mengatakan, pondok pesantren bisa menjadi klaster baru penyebaran Covid-19 apabila tidak dilakukan pencegahan dengan mempersiapkan prosedur penerimaan kembali santri sesuai protokol kesehatan. Karena itu, Kiai Ma'ruf meminta seluruh pengurus pondok pesantren menerapkan protokol kesehatan dengan ketat ketika ingin memulai kembali kegiatan belajar dan mengajar secara tatap muka.

Gus Rozien mengatakan, apa yang disampaikan Wapres tersebut sangat penting melihat perkembangan Covid-19 di pesantren. Bahkan, menurut dia, Wapres kurang tegas dalam menganjurkan penundaan pembukaan pesantren.