REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan kebijakan Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, dalam program jaring pengaman sosial mengatasi dampak pandemi covid-19, adalah berbasis ideologi dengan spirit pembebasan dan pro-Wong Cilik.
Hal itu diungkapkan Hasto saat menjadi pembicara utama dalam diskusi Taruna Merah Putih (TMP) yang digelar secara virtual di Jakarta, Minggu (19/7/2020) malam. Tema webinar itu adalah Percepatan Jaring Pengaman Sosial Menghadapi Pandemi Covid-19'.
Kata Hasto, sejalan dengan kemerdekaan Indonesia ke-75 yang akan segera dirayakan, terkandung semangat pembebasan dan keberpihakan wong cilik. Maka langkah Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dalam menghadapi dampak pandemi juga dalam kerangka sama.
"Bicara Jaring Pengaman Sosial merupakan soal praktek pembumian ideologi Pancasila. Maka ideologi sebagai jiwa harus menggerakkan kita. Situasi sulit hanya bisa diatasi melalui gotong royong dengan sesama anak bangsa kita," kata Hasto.
PDIP sendiri melaksanakan prinsip itu yang selalu digelorakan oleh Ketua Umum Megawati Seoakrnoputri. Bahwa seluruh kader harus selalu menggelorakan semangat pembebasan sebagai jalan ideologi yang selalu berpihak pada kaum miskin.
Pancasila dan Konstitusi Negara sekalipun memerintahkan yang sama. UUD 1945 menyatakan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Pasal kelima Pancasila tentang keadilan sosial harus dijiwai oleh sila-sila lainnya.
Terkait tema jaring pengaman sosial karena Pancasila mengajarkan semangat pembebasan dan keberpihakan, maka Kementerian Sosial yang dipimpin Menteri Juliari Batubara pun hadir demi memastikan negara hadir di tengah masyarakat. Bukan hanya lewat bantuan sosial, namun melalui berbagai kebijakan yang mampu meningkatkan kemampuan rakyat menghadapi pandemi.
"Kami percaya Pak Juliari Batubara sebagai Menteri Sosial mampu membuat langkah terobosan yang mewujudkan kehadiran negara di tengah pandemi. Meningkatnya pengangguran dan kemiskinan, kami percaya Pak Ari akan mendorong kerja sama dengan para menteri lainnya agar tercipta program padat karya sehingga rakyat mendapatkan kesempatan kerja," beber Hasto.
Begitupun di bidang kesehatan, Hasto mengatakan, Menkes Terawan Agus Putranto mendorong program yang meningkatkan kesehatan rakyat dan kemandirian rakyat. Bagi PDIP, bukan hanya mendidik rakyat, namun juga sarana prasarana demi memastikan pangan bergizi untuk rakyat.
"Kita semua berharap Kemenkes terus membangun dan mendorong rakyat berdikari untuk terus mencukupi kesehatan dengan apa yang kita punya. Kami yakin Pak Menteri Kesehatan mampu menjalankan misi kerakyatan tsb”, ujarnya.
Hasto juga mengatakan peran penting kepala daerah, yang harus menjadi kepanjangan tangan Pemerintah Pusat, terlebih di kondisi pandemi covid-19 saat ini. Hasto sempat menyebut Gubernur Jabar Ridwan Kamil yang mampu menunjukkan bagaimana kekuasaan berpihak serta pejabat yang bekerja dengan totalitas penuh untuk rakyat.
"Juga Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas yang jadi model bagaimana pendataan rakyat diintegrasikan dengan baik sehingga jadi model dan membantu Kementerian Sosial," tukas Hasto.
PDIP juga bekerja melalui Badan Anggaran DPR yang ketuanya adalah Said Abdullah.
"Anggaran negara difokuskan bukan hanya untuk bansos, namun juga program padat karya demi membangun spirit rakyat di tengah pandemi ini," imbuhnya.
Hasto mengingatkan juga pentingnya data dan peran Badan Pusat Statistik (BPS) sehingga setiap kebijakan yang diambil berdasarkan data yang akurat.
"Mari kita perkuat spirit kemanusiaan dan spirit kerakyatan, kita wujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya.
Ketua DPP TMP Maruarar Sirait menambahkan bahwa penjelasan Hasto itu menggambarkan bagaimana kader-kader PDIP mendapatkan penugasan di pemerintahan berdasarkan ideologi. Sehingga kinerjanya juga baik di garda terdepan pemerintahan.
"Pesan utama yang disampaikan Pak Sekjen adalah bahwa kita harus membumikan ideologi, bukan hanya dipidatokan," kata Ara, sapaan akrabnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika