REPUBLIKA.CO.ID, DELHI – Komisi Minoritas Delhi (DMC) dalam laporannya mengatakan bahwa kepolisian India telah gagal melindungi Muslim pada kerusuhan di India yang terjadi Februari 2020 lalu.
Dalam aksi penolakan UU kewarganegaraan atau Citizen Amandemen Act (CAA) tersebut diketahui sebanyak 53 meninggal dunia. Sebagian besar dari mereka merupakan Muslim. Serta 200 orang lainnya tercatat terluka.
Dalam laporan DMC yang dirilis Kamis lalu, disampaikan bahwa sejumlah rumah, toko, kendaraan milik Muslim di India juga menjadi sasaran massa aksi kerusuhan. Selain itu 11 masjid, lima madrasah atau sekolah agama, dan kuburan diserang dan dirusak.
"Tampaknya, untuk menghancurkan protes (penolakan UU Kewarganegaraan), dengan dukungan pemerintah dan polisi, sebuah rencana pembalasan dari para pemrotes pro-CAA dilakukan untuk memicu kekerasan dalam skala besar," kata mereka dilansir dari Fars News Agency, Senin (20/7).
Komisi tersebut juga mengatakan bahwa polisi telah mendakwa umat Islam atas kekerasan itu meskipun mereka adalah korban. Saksi-saksi yang ditemui komisi tersebut juga berbicara tentang kegagalan polisi untuk campur tangan dalam kerusuhan tersebut.
"Beberapa kesaksian yang dikumpulkan Komite Pencari Fakta ini menceritakan laporan tentang tidak adanya tindakan polisi bahkan ketika kekerasan terjadi di depan mereka, atau polisi tidak datang meskipun telah dipanggil berulang kali," katanya.
Sementara itu Juru bicara kepolisian Delhi, Anil Mittal, membantah tuduhan tersebut. Sementara itu The New York Times dalam laporan awal tahun ini mengatakan bahwa polisi India secara langsung terlibat dalam kekerasan terhadap Muslim dan secara aktif membantu massa Hindu selama kekerasan anti-Muslim di New Delhi, pada Februari lalu.
Pengkritik pemerintahan Partai Bharatiya Janata (BJP) pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan bahwa tujuan undang-undang kewarganegaraan bertujuan untuk semakin meminggirkan 170 juta Muslim di negara itu.
Dalam laporannya komisi tersebut juga menuduh beberapa pemimpin senior BJP seperti mantan anggota majelis legislatif Delhi Kapil Mishra sebagai tokoh yang memicu kekerasan tersebut. Namun juru bicara partai mengatakan hal tersebut tidaklah berdasar.
"Ketika Polisi Delhi telah menyatakan di pengadilan bahwa Kapil Mishra tidak terbukti berperan, maka atas dasar apa DMC mengatakan ini," kata juru bicara BJP Harish Khurana.
Ikuti Whatsapp Channel Republika