REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur mencatat mayoritas kapal wisata di Labuan Bajo ilegal. Dari 4.081 kapal wisata, hanya 400 saja yang sudah terdaftar dan dinyatakan legal beroperasi melakukan aktivitas kepariwisataannya di kawasan itu.

Antara"Sisanya adalah kapal-kapal dari luar NTT yang melakukan aktivitas kepariwisataannya secara ilegal," kata Kadis Parwisata Kabupaten Manggarai Barat Agustinus Rinus saat dihubungi  dari Kupang, Selasa.

Rinus mengatakan, pihaknya telah melakukan pengawasan terhadap kapal wisata ilegal. Menurutnya, banyak kapal phinisi yang mencari keuntungan di daerah itu, tetapi tidak membayar pajak di kabupaten.

Rinus mengatakan bahwa pada awalnya hanya ada 56 kapal wisata legal yang terdaftar. Artinya, operator kapal berkantor dan membayar pajak di Labuan Bajo sehingga menjadi sumber pendapatan asli daerah bagi kabupaten itu.

Sejak Februari lalu, pihaknya bersama Balai Taman Nasional (BTN) Komodo melakukan sidak dan pemeriksaan untuk memastikan kapal-kapal yang masuk ke Labuan Bajo adalah kapal-kapal yang memiliki tanda daftar usaha di Manggarai Barat. Saat ini, sudah 400 kapal yang sudah terdaftar resmi.

"Sisanya masih terus dilakukan pendataan," ujar dia.

Penertiban itu, menurut Rinus, berdampak positif bagi hotel dan restoran di wilayah Labuan Bajo. Tingkat hunian di hotel disebut meningkat tajam mencapai 67 persen dari sebelumnya hanya 40-an persen saja.

"Orang yang menginap di hotel dan makan di restoran lebih banyak sehingga kontribusi hotel dan pajak restoran di Labuan Bajo meningkat drastis," katanya.

Aktivitas pariwisata di Labuan Bajo mencapai 75 persen. Kekuatan bahari itu menjadi kekuatan besar bagi pariwisata di daerah tersebut.

"Sehingga kalau tidak ditertibkan saya yakin kita akan sangat rugi," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika