Selasa 21 Jul 2020 18:56 WIB

Ganjar Usul Komite Kebijakan Juga Tangani Dampak Sosial

Ganjar mengatakan masalah kesehatan, ekonomi, dan sosial diselesaikan bersamaan.

Rep: Bowo Pribadi/ Red: Ratna Puspita
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo
Foto: pemprov Jateng
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengusulkan agar pemulihan dampak sosial masuk dalam program kerja yang bakal diambil oleh Komite Kebijakan dalam penanganan pandemi Covid-19. Hal ini agar komite tidak hanya berfokus pada penanganan virus dan pemulihan ekonomi, tetapi juga mengurusi dampak sosial di masyarakat.

Ganjar mengatakan pembubaran Gugus Tugas Covid-19 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai bagian dari upaya perbaikan kualitas penanganan. Pembubaran juga dibarengi dengan pembentukan komite yang membawahi Satgas Penanganan Covid-19 dan Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional.

Baca Juga

“Kendati kita masih menunggu petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaannya (juknis dan juklak), saya mengusulkan agar ada penambahan satu sektor penanganan, yakni pemulihan dampak sosial,” katanya di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (21/7).

Dengan demikian, ia mengatakan, pekerjaan Komite Kebijakan diperlebar lagi tidak hanya menangani problem kesehatan dan ekonominya saja, tapi juga dampak sosialnya. “Maka tiga problem itu perlu diselesaikan bareng-bareng, kesehatannya iya, ekonomi dan sosialnya pun demikian,” kata dia.

Pada kesempatan itu, Ganjar menyambut positif pembentukan Komite Kebijakan. Ia memprediksi bakal ada langkah yang bersifat perbaikan kualitas untuk penanganan Covid-19. “Maka Jawa Tengah akan segera menyesuaikan,” tegasnya.

Ganjar juga memandang, pembentukan Komite Kebijakan yang membawahi sektor kesehatan dan ekonomi merupakan implementasi dari keseimbangan penanganan Covid-19. Ini sesuai dengan istilah Presiden Joko Widodo dengan ‘gas dan rem’.

Ia mengatakan uupaya tersebut diharapkan akan bisa mengendalikan situasi di tengah situasi pandemi. Khusus Jawa Tengah, Ganjar mengatakan, cara yang diterapkan untuk menangani dampak pandemi Covid-19, yakni membentuk koordinator wilayah (korwil) di enam eks keresidenan. Setiap korwil yang telah dibentuk di enam wilayah tersebut menangani tiga sektor yang terdampak sekaligus. 

Koordinsinya tidak hanya mengurus kesehatan saja, tapi juga ekonomi serta dampak sosialnya. “Usulan tersebut bagian dari apa yang saya bayangkan guna menangani berbagai persoalan dampak pandemi Covid-19 secara komperehensif,” tandasnya. 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement