REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG  - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengusulkan agar Komite Kebijakan ditambah sektor pemulihan sosial, selain sektor kesehatan dan ekonomi sebagai upaya meningkatkan kualitas penanganan Covid-19.

"Pekerjaannya (Komite Kebijakan) diperlebar, tidak hanya menangani problem kesehatan saja, tapi menangani problem ekonomi. Kalau perlu ditambah satu lagi termasuk sosialnya, maka tiga itu diselesaikan bareng-bareng. Kesehatannya iya, ekonomi dan sosialnya iya," katanya, Selasa (21/7)

Ia menilai pembubaran Gugus Tugas Covid-19 oleh Presiden Joko Widodo sebagai langkah perbaikan kualitas penanganan, meskipun masih menunggu petunjuk teknis pelaksanaan. Sebagai gantinya, Presiden Jokowi membentuk Komite Kebijakan yang membawahi Satgas Penanganan Covid-19 dan Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional.

Ganjar menjelaskan bahwa pembentukan Komite Kebijakan yang membawahi sektor kesehatan dan perekonomian itu merupakan implementasi keseimbangan penanganan Covid-19 atau yang diistilahkan Presiden Joko Widodo sebagai gas dan rem.

"Sehingga ketika itu kita lakukan akan bisa mengendalikan situasinya. Kalau istilah Pak Presiden itu gas dan rem, itulah yang akan melakukan secara komprehensif," ujarnya.

Terkait dengan usulannya, Ganjar mengatakan bahwa salah satu cara yang diterapkan untuk menangani Covid-19 di Jawa Tengah adalah dengan membentuk koordinator wilayah yang berada di enam eks-keresidenan yang menangani tiga sektor sekaligus.

"Kalau di Jawa Tengah saya bagi dalam korwil. Semua koordinatornya tidak hanya mengurus kesehatan saja tapi juga ekonomi dan sosial, maka itu semua bagian yang saya bayangkan," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika