Rabu 22 Jul 2020 18:08 WIB

Permintaan FLPP Syariah Meningkat

Saat ini porsi FLPP syariah mencapai 15,11 persen yang disalurkan 14 bank syariah.

Rep: Lida Puspaningtyas/ Red: Nidia Zuraya
Deretan rumah bersubsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Properti (FLPP) di Cibarengkok  Pengasinan, Bogor, Jawa Barat, Senin (17/2/2020).
Foto: Republika/Thoudy Badai
Deretan rumah bersubsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Properti (FLPP) di Cibarengkok Pengasinan, Bogor, Jawa Barat, Senin (17/2/2020).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Permintaan untuk KPR subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) berbasis syariah terus meningkat. Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PPDPP PUPR), Arief Sabarudin menyampaikan FLPP syariah disalurkan oleh sejumlah bank syariah dan bank daerah berbasis syariah.

"Ada kecenderungan permintaan melalui bank syariah meningkat," katanya kepada Republika.co.id, Rabu (22/7).

Baca Juga

Saat ini, porsi FLPP syariah telah mencapai 15,11 persen yang disalurkan 14 bank syariah. Arief menyatakan, ada kemungkinan porsi tersebut akan ditambah seiring dengan peningkatan permintaan. Kinerja bank syariah dalam penyaluran pun disebutnya cukup baik.

Meski demikian, belum ada kepastian target kenaikan porsi, termasuk rencana penyaluran FLPP tahun depan. Per 17 Juli 2020, realisasi penyaluran FLPP telah mencapai 75 persen, atau 77.050 unit senilai Rp 7,81 triliun, dari target Rp 11 triliun pada 2020.

"Saat ini belum ada rencana kenaikan penyaluran tahun depan, nanti setelah kuartal III baru disiapkan," katanya.

Per 17 Juli 2020, mayoritas penyaluran FLPP dilakukan oleh Bank Tabungan Negara (BTN) sebanyak 39.800 unit. Diikuti oleh Bank Negara Indonesia (BNI) sebanyak 7.682 unit, BTN Syariah sebanyak 6.691 unit, dan BRI Syariah sebanyak 5.275 unit.

Mayoritas disalurkan di Jawa Barat sebanyak 21.131 unit senilai Rp 2,2 triliun. Diikuti oleh Jawa Timur sebanyak 5.311 unit senilai Rp 509 miliar, Jawa Tengah sebanyak 4.819 unit senilai Rp 459 miliar, dan Sulawesi Selatan senilai Rp 441 miliar sebanyak 4.336 unit.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement