REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pada Agustus tahun ini, Indonesia akan kembali memegang presidensi di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
"Ini adalah presidensi Indonesia yang kedua setelah Mei 2019 kita memegang presidensi DK PBB dengan tema investing in peace atau menabur benih perdamaian. Kali ini, temanya tidak jauh berbeda yakni advancing suistanable peace atau memajukan perdamaian yang abadi," ujar Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam konferensi pers daring, Kamis (23/7).
Menurutnya, perdamaian bukan sesuatu yang dapat hadir dengan sendirinya, tetapidengan cara disemai dan dipelihara secara terus-menerus. Oleh karena itu, sebagai kelanjutan dari tema presidensi tahu lalu, maka presidensi tahun ini mengambil tema tersebut.
"Yang membedakan presidensi tahun lalu, presidensi tahun ini dijalankan di tengah pandemi Covid-19," kata Retno.
Retno menegaskan bahwa Indonesia ingin menekankan bahwa pada saat hampir semua energi dan perhatian dunia berpusat pada upaya penanganan pandemi, negara-negara lalai. Menurutnya, RI ingin mengingatkan bahwa negara-negara harus terus memajukan perdamaian.
"Sebab perdamaian tetap merupakan prasyarat utama menangani pandemi dan percepatan pemulihan ekonomi," kata Menlu Retno.
Retno merinci rencana pelbagai pertemuan yag akan diketuai Indonesia selama masa presidensi satu bulan penuh lamanya. Indonesia akan melakukan tiga pertemuan di antaranya meeting on the terorist and organize crime pada 6 Agustus 2020 yang akan membahas laporan perdana sekjen PBB mengenai penanggulangan terorisme dan kejahatan lintas batas.
Pertemuan kedua adalah meeting on the pandmeic and the chalengis of sustaining peace yang akan diselenggarakan 12 Agustus 2020. Pertemuan itu dimaksudkan untuk menyatukan langkah DK PBB dalam menjaga perdamaian di tengah pandemi, yang hingga saat ini belum ada pembahasan terkait hal tersebut di DK PBB.
Pertemuan yang ketiga adalah Area Formula on Cyber on Protection of Civilians yang akan diselenggarakan 26 Agustus 2000. Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap isu ini sebab semakin maraknya serangan siber kepada infrastruktur sipil, seperti Rumah Sakit (RS), dan bandara termasuk di masa pandemi.
Selain tiga acara penting tersebut, Indonesia akan memimpin setidaknya 14 pertemuan yang membahas upaya perdamaian di berbagai belahan dunia seperti Palestina, Suriah, Yaman, Lebanon, Somalia, Korea Utara, Kenya, Guinea Bissau, dan laporan strategis mengenai ISIL. Termasuk juga pertemuan yang membahas perpanjangan Mandat misi perdamaian di Lebanon atau UNFIL dan di Somalia atau UNOSOM.
"Pada presidensi ini juga, Indonesia akan berusaha mengupayakan dua outcome DK PBB terkait dengan penanggulangan terorisme khususnya isu prosekusi, rehabilitasi, dan reintegrasi atau prosecution, rehabilitation, and reintergation (PRR)," kata Menlu Retno.
Terkait dengan PRR Indonesia bermaksud mendorong pendekatan yang komprehensif dalam penanganan terorisme sehingga DK PBB tidak hanya fokus pada aspek penegakan hukum saja, tetapi juga upaya rehabilitasi dan reintegrasi pelaku terorisme ke masyarakat. Sementara outcome document kedua yang diupayakan Indonesia yakni terkait dengan perempuan penjaga perdamaian. "Dalam hal ini Indonesia ingin mendorong peningkatan jumlah women peace keeper serta mendorong implementasi, integrasi perspektif gender misi pemeliharaan perdamaian PBB," kata Menlu Retno.
Ikuti Whatsapp Channel Republika