REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI--Seribuan unit rumah tidak layak huni di Kota Sukabumi, akan diperbaiki pada 2020 ini. Dana perbaikan bersumber dari bantuan pemerintah provinsi dan pusat.
Data Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPURPKPP) Kota Sukabumi menyebutkan, jumlah rumah yang diperbaiki mencapai sebanyak 1.039 unit rumah tidak layak huni (rutilahu) di 27 kelurahan. "Untuk 2020, ada 3 program rehabilitasi rutilahu," ujar Kepala Seksi Perumahan DPURPKPP Kota Sukabumi Rilda Kardian kepada wartawan, Kamis (23/7).
Ketiga program rutilahu itu yakni bantuan Gubernur Jawa Barat, bantuan Kementerian PUPR yaitu Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Rumah Swadaya. Tiga bantuan tersebut bersifat stimulan dan setiap rumah akan mendapatkan dana stimulan sebesar Rp 17,5 juta.
Adapun terkait perkembangan penyaluran bantuan, lanjut Rilda, BSPS telah dilaksanakan di 4 Kelurahan di Kecamatan Cibeureum. Sedangkan bantuan Gubernur Jawa Barat saat ini masih menunggu proses pencairan, dan untuk DAK Rumah Swadaya masih menunggu penetapan penerima bantuan.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Sukabumi menargetkan pada 2023 mendatang bebas dari keberadaan rutilahu. Hal ini menjadi roadmap penanganan rutilahu di Kota Sukabumi.
"Sesuai amanat presiden lakukan percepatan pembangunan dengan tiga kata kunci yakni reformasi birokrasi, inovasi pendidikan dan percepatan infrastruktur," ujar Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi. Terutama perumahan masyarakat dengan progran BSPS dari Kemen PUPR dan Rutilahu dari Provinsi Jabar.
Di mana bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan ekonomi baru akan meningkat jika infrastruktur yang ada di daerah terfasilitasi dengan baik. Dalam artian akan sulit derajat kesejahteraan meningkat, bila tinggal di rumah tidak layak huni.
Selain itu sulit menaikkan indeks pendidikan kalau warga tinggal di rumah tak layak. "Sejak awal dilantik (wali kota-red) pada 2018, kami minta sebuah roadmad yang tercatat karena masih ada yang belum atau tidak tercatat seperti dibantaran sungai atau menempel di bantaran rel," kata Fahmi. Hasilnya ada 4.026 unit rumah tak layak huni dan pemkot berkomitmen pada 2023 dapat dituntaskan.
Hal ini mendukung semangat yang dikenal dengan target 100-0-100, yakni 100 persen akses aman air minum, 0 persen kawasan pemukiman kumuh dan 100 persen akses sanitasi layak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika