REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menyarankan sebaiknya Program Organisasi Penggerak (POP) ditunda tahun depan. Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi mengatakan, evaluasi yang dilakukan harus benar-benar menyeluruh dari segi kebijakan.

Unifah khawatir jika dilakukan POP tetap dilaksanakan tahun ini, maka evaluasi yang dilakukan tidak maksimal. "Menurut saya sebaiknya ditunda. Apapun ditunda, karena nggak akan efektif. Kalau mau dievaluasi sebulan, sebulan waktu sudah habis. Kami berharap ditunda tahun depan sambil evaluasi," kata Unifah, dihubungi Republika.co.id, Ahad (26/7).

Evaluasi yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) harus berupa evaluasi kebijakan secara holistik. Unifah mengatakan, pihaknya telah memberi masukan kepada Kemendikbud bahwa evaluasi yang dilakukan harus komprehensif.

"Mulai dari tujuan itu seleksi, program monitoring, perancangan programnya, seleksinya, materi yang akan ditrainingkan itu apa. Jadi ada akuntabilitas publik yang kuat, begitu," katanya melanjutkan.

PGRI merupakan salah satu organisasi yang lolos seleksi POP. Namun, setelah berbagai macam pertimbangan, PGRI memutuskan untuk mundur dari program tersebut. Beberapa alasan di antaranya adalah kriteria pemilihan dan penetapan peserta program organisasi penggerak tidak jelas.

"PGRI memandang, perlunya prioritas program yang sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kompetensi dan kinerja guru melalui penataan pengembangan dan mekanisme keprofesian guru berkelanjutan," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika