REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluhkan masih rendahnya serapan anggaran stimulus penanganan covid-19. Bahkan, kata Jokowi, serapan anggaran di sektor kesehatan baru terealisasi 7 persen.

Hal ini disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas pengarahan kepada Komite Penanganan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan Covid-19 melalui video conference di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/7).

“Di sektor kesehatan baru terealisasi tujuh persen,” ujar Jokowi.

Selain itu, serapan anggaran di sektor perlindungan sosial terealisasi sebesar 38 persen; sektor UMKM terealisasi 25 persen; dukungan untuk sektoral dan pemerintah daerah baru terserap 6,5 persen; serta insentif usaha yang terserap 13 persen.

“Inilah yang harus segera diatasi oleh komite dengan melakukan langkah-langkah terobosan, bekerja lebih cepat. Sehingga masalah yang tadi saya sampaikan, serapan anggaran yang belum optimal tadi betul-betul bisa diselesaikan,” jelas dia.

Presiden mengatakan, jika serapan anggaran yang masih rendah ini terhambat oleh masalah regulasi maupun administrasi, maka perlu segera dibenahi dengan melakukan revisi. Sehingga belanja anggaran dapat segera dilakukan. 

“Kalau memang regulasi ya revisi regulasi itu agar ada percepatan, lakukan short cut, lakukan perbaikan dan jangan sampai ada yang namanya ego sektoral, ego daerah,” ucap Jokowi.

Jokowi mengatakan, pemerintah menyediakan anggaran untuk penanganan covid19 sebesar Rp695 triliun. Namun hingga 22 Juli kemarin, anggaran tersebut baru terealisasi sebesar Rp136 triliun atau sekitar 19 persen.

“Ini masih belum optimal dan kecepatannya masih kurang,” ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika