REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- PT Bank Nusa Tenggara Barat (NTB) Syariah mengajukan tambahan kuota pembangunan perumahan subsidi sebanyak 1.000 unit ke Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) karena peminatnya cukup tinggi.
"Target kami minta tambahan 1.000 unit. Sudah kami ajukan sejak Juni karena evaluasi dilakukan pada akhir Juni 2020. Mudah-mudahan bisa disetujui," kata Direktur Utama Bank NTB Syariah, Kukuh Rahardjo, usai peresmian kantor layanan purnabakti di Mataram, Senin (27/2).
Sebelumnya, Bank NTB Syariah sudah memperoleh kuota sebanyak 1.200 unit pembangunan perumahan subsidi melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), PPDP, Kementerian PUPR pada 2020.
Kukuh menyebutkan dari total kuota tahap awal sebanyak 1.200 unit yang diberikan PPDP, sebanyak 1.100 unit sudah terealisasi hingga Juni 2020.
Menurut dia, minat masyarakat NTB terhadap perumahan subsidi cukup tinggi. Hal itu disebabkan karena kualitasnya relatif bagus dibandingkan di daerah lainnya, meskipun harganya relatif lebih murah karena sudah disubsidi pemerintah.
"Seperti di beberapa daerah yang pernah saya kelola. Dengan harga seperti saat ini, kualitas bangunan perumahan subsidi di NTB, relatif lebih bagus," ujarnya.
Ia menyebutkan dari 100 persen kuota perumahan subsidi yang pembangunannya dibiayai oleh Bank NTB Syariah, sebesar 95 persen berada di Pulau Lombok, sedangkan di Pulau Sumbawa hanya lima persen.
Hal itu disebabkan karena di Pulau Sumbawa banyak lahan kosong, sehingga kemungkinan perumahan subsidi yang sudah dibangun kemudian tidak dihuni sangat besar.
Oleh sebab itu, kata Kukuh, sebanyak 40 perusahaan pengembang perumahan yang menjadi mitra Bank NTB Syariah lebih banyak membangun di Pulau Lombok, khususnya di sekitar perbatasan Kabupaten Lombok Barat dengan Kota Mataram.
"Jadi kami membangun dekat dengan perkotaan yang lokasinya bagus dan strategis. Kalau di Lombok, potensinya yang cukup bagus adalah di Kabupaten Lombok Barat, utara dan selatan Kota Mataram," ucapnya.
Sementara itu, Ketua Real Estate Indonesia (REI) NTB, Heri Susanto, sangat mendukung upaya Bank NTB Syariah yang meminta tambahan kuota pembangunan perumahan subsidi sebanyak 1.000 unit. Sebab, permintaan masyarakat sangat tinggi sekali.
Pihaknya juga ikut mengawal dan berkomunikasi dengan PPDPP, Kementerian PUPR, terkait usulan tambahan kuota pembangunan perumahan subsidi tersebut. "Kami sampaikan bahwa Bank NTB Syariah sangat layak mendapatkan tambahan kuota. Sebab, Bank NTB Syariah yang paling tinggi menyalurkan FLPP di NTB," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika