REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah mengkaji secara mendalam terkait rencana membuka kembali belajar tatap muka di sekolah-sekolah yang berada di luar zona hijau. Menurutnya, sulit mendisiplinkan anak-anak dalam menjalankan protokol Covid-19.
"Jangan sampai di sekolah itu menjadi klaster baru bagi covid-19," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/7).
Ia mengakui dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh masih ditemukan banyak kendala dan keterbatasan, terutama keterbatasan jangkauan internet di sejumlah daerah. Ia mengusulkan agar pemerintah bisa memberikan kuota gratis kepada siswa agar tetap bisa bersekolah dengan jarak jauh.
"Karena itu, langkah konkret yang kami opsikan kemarin adalah bagaimana pemerintah bisa memberikan kuota internet gratis kepada anak-anak yang kemudian harus belajar dari rumah, dan memang kalau ini berkepanjangan, ya bisa nanti menurunkan SDM anak-anak yang masa usia sekolah," ujarnya.
Sebelumnya, Pemerintah memberikan isyarat akan melonggarkan kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) sekolah yang selama ini diterapkan pada masa pandemi Covid-19. Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo menjelaskan, pelonggaran PJJ dilakukan dengan memperbolehkan kegiatan belajar tatap muka secara terbatas bagi sekolah-sekolah di luar zona hijau penularan Covid-19.
Doni tidak menjelaskan apakah kebijakan ini berlaku bagi seluruh zona risiko Covid-19, baik merah, oranye, kuning, atau harus memenuhi kriteria tertentu. Namun dalam sebuah kesempatan usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan pada pertengahan Juli ini, Doni sempat menjelaskan, relaksasi PJJ akan berlaku untuk zona kuning.
"Soal PJJ, Bapak Mendikbud telah melakukan langkah-langkah dan mungkin tidak lama lagi akan diumumkan bahwa daerah-daerah selain zona hijau, itu juga akan diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan belajar tatap muka dengan cara terbatas," jelas Doni, Senin (27/7).
