REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah akan menambah program jaring pengaman sosial untuk membantu masyarakat menghadapi tekanan dampak Covid-19. Program tambahan ini ditargetkan sudah bisa diimplementasikan sebelum pertengahan Agustus.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan, program baru ini akan didanai dengan anggaran sebesar Rp 25 triliun. Dana ini sudah masuk dalam program penanganan Covid-19 untuk kelompok jaring pengaman sosial yang dianggarkan hingga Rp 203,91 triliun.
"Harapannya, bisa launch sebelum nota keuangan bulan Agustus," ucapnya dalam diskusi online, Selasa (28/7).
Sampai dengan Rabu (22/7), belanja perlindungan sosial untuk penanganan Covid-19 baru berada pada level 38,31 persen. Meski realisasi masih di bawah 50 persen, Febrio menilai, program ini menjadi yang paling jalan dan efektif dibandingkan kelompok lain.
Febrio optimistis, tingkat penyerapannya sampai akhir tahun akan mendekati 100 persen mengingat pembayaran bantuan sosial dilakukan secara bulanan. "Dekati akhir tahun akan stand well," katanya.
Perkembangan positif juga terjadi pada penyerapan anggaran di bidang kesehatan. Dari pagu anggaran Rp 87,55 triliun, sekitar 7,74 persen atau sekitar Rp 5,9 triliun di antaranya yang sudah disalurkan. Febrio mengatakan, realisasi besarannya akan tergantung pada seberapa banyak pasien yang akan ditangani.
Dari total anggaran ini, sebesar Rp 44,8 triliun sudah masuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sejumlah Kementerian/Lembaga terkait. Beberapa belum dimasukkan ke DIPA untuk alokasi biaya penanganan Covid lainnya.
Tidak hanya penanganan pasien, anggaran di sektor kesehatan juga difokuskan untuk insentif tenaga medis. Febrio menilai, tata cara pencairannya sudah disimplifikasi dan telah menunjukkan realisasi yang membaik dibandingkan beberapa waktu terakhir. Hanya saja, ia tidak menyebutkan secara detail perkembangan realisasinya.
"Ini harus didorong lagi agar insentif bisa didapatkan nakes (tenaga kesehatan) yang memang berada di frontline untuk penanganan pasien," ujar Febrio.
Realisasi rendah juga terlihat dari anggaran untuk sektoral dan pemda. Dari pagu Rp 106,05 triliun, baru 6,57 persen di antaranya yang disalurkan. Febrio menuturkan, program ini perlu diperhatikan lagi, terutama untuk membuat proyek-proyek padat karya di kementerian ataupun daerah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika