REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluhkan rumitnya birokrasi pemerintahan saat ini, yang menurutnya menyebabkan negara sulit untuk maju. Dari banyaknya aturan hingga tahapan prosedur yang sangat rumit dinilai justru menghambat dan membelenggu negara sendiri.
"Di sinilah justru letak permasalahan pemerintahan kita, terlalu banyak aturan yang membelenggu diri sendiri, terlalu banyak prosedur, terlalu banyak tahapan-tahapan prosedur, birokrasi telah terjebak oleh aturan yang menyulitkan yang dibuatnya sendiri," ujar Jokowi saat menghadiri acara pelantikan pamong praja muda lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Angkatan XXVII Tahun 2020 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (29/7).
Karena itu, ia menekankan perlunya budaya kerja baru yang lebih inovatif, cepat, dan berani melakukan smart shortcut, serta perlunya dilakukan reformasi birokrasi pemerintahan. Presiden pun meminta agar para pamong praja muda mampu memberikan nuansa yang berbeda dalam budaya kerja pemerintahan.
"Saya sangat berharap kepada saudara-saudara untuk memberikan nuansa yang berbeda, memberikan pemikiran-pemikiran yang berbeda, ikut memacu birokrasi menempuh jalan yang smart shortcut yang orientasinya adalah hasil yang langsung dirasakan oleh rakyat," katanya.
Budaya kerja baru ini, lanjutnya, sangat dibutuhkan apalagi di tengah menghadapi krisis kesehatan dan ekonomi akibat pandemi. Jokowi ingin tata kelola birokrasi dan regulasi yang rumit dan lambat diperbaiki menjadi lebih sederhana dan cepat.
"Saudara-saudara adalah masa depan pemerintahan kita, mulai dari tingkat pusat, kabupaten, sampai ke pelosok data. Dan penentu reformasi di instansi-instansi kalian masing-masing. Tangan kalianlah yang akan menjalankan adaptasi dan reformasi itu," ucapnya.
Jokowi juga berpesan agar pamong praja muda mampu melayani rakyat dengan baik dan menunjukan integritas serta loyalitas kepada masyarakat dan negara. Selain itu, menjadi pamong praja juga harus mampu memberikan rasa keadilan dan kesejahteraan pada masyarakat.