REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, penjaminan kredit modal kerja korporasi oleh pemerintah hanya berlaku untuk satu tahun. Penjaminan ini bukan ditujukan untuk kredit investasi yang biasanya berlangsung jangka panjang atau minimal satu tahun.
Lebih detail, Sri menjelaskan, fasilitas penjaminan ditujukan untuk membantu dunia usaha yang masih bertahan di tengah tekanan pandemi Covid-19 dan akan terus menjaga keberlangsungan usahanya, atau bahkan menargetkan peningkatan aktivitas ekonomi.
"Sehingga sifatnya lebih jangka pendek," katanya dalam Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dan Nota Kesepahaman untuk Program Penjaminan Pemerintah Kepada Korporasi Padat Karya dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional, Rabu (29/7).
Penjaminan oleh pemerintah ditujukan untuk kredit modal kerja dengan nilai Rp 10 miliar sampai Rp 1 triliun. Melalui fasilitas ini, perbankan diharapkan dapat menyalurkan total kredit modal kerja sebesar Rp 100 triliun sampai dengan akhir 2021 kepada korporasi.
Porsi penjaminan oleh pemerintah adalah 60 persen. Porsi lebih besar diberikan untuk kredit modal kerja ke sektor padat karya yang bersifat prioritas, yakni 80 persen. Termasuk di antaranya sektor pariwisata seperti hotel dan restoran, otomotif serta tekstil dan produk tekstil (TPT).
Sri menambahkan, pemerintah juga akan membayar premi atau imbal jasa penjaminan (IJP). Untuk kredit kurang dari Rp 300 miliar, pemerintah membayar IJP secara penuh atau 100 persen. Sementara itu, pemerintah menanggung 50 persen IJP untuk kredit modal kerja di atas Rp 300 miliar sampai dengan Rp 1 triliun.
Kebutuhan dana untuk fasilitas ini telah masuk dalam program Pembangunan Ekonomi Nasional (PEN) yang secara total dianggarkan hingga lebih dari Rp 695 triliun dalam postur APBN 2020 terbaru.
Meski hanya dianggarkan dalam APBN tahun ini, Sri menjelaskan, pihaknya membuka peluang penyesuaian atau perpanjangan terhadap program penjaminan kredit tahun depan. Terlebih jika antusias dari sektor swasta memang terus meningkat. "Untuk 2021, kita terus diskusikan dengan DPR," ucapnya.
Melalui pemberian penjaminan dan pembayaran IJP oleh pemerintah, Sri berharap, gairah perbankan maupun dunia usaha dapat dipulihkan kembali. Efek berikutnya, pemulihan ekonomi Indonesia dapat berjalan lebih cepat dari yang diharapkan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai, potensi pemanfaatan insentif ini masih sangat besar. Terlebih dengan melihat data yang menunjukkan, baru 15 persen hingga 20 persen korporasi yang melakukan restrukturisasi kredit.
"Dengan demikian, masih punya banyak ruang bagi sektor korporasi," tuturnya, dalam kesempatan yang sama.
Ikuti Whatsapp Channel Republika