REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- - Peretas yang dicurigai terkait dengan Pemerintah China telah memasuki jaringan komputer Vatikan, termasuk di antaranya data milik perwakilan gereja Katolik Roma di Hong Kong, kata Recorded Future, perusahaan keamanan siber asal Amerika Serikat, Rabu (29/7).
Menurut Recorded Future, peretasan terjadi pada Mei. Vatikan dan China akan kembali berunding pada tahun ini untuk memperbarui perjanjian yang menjadi dasar relasi China dan otoritas Gereja Katolik Roma. Perjanjian itu pertama kali disepakati pada 2018.
Perusahaan keamanan siber asal AS itu dalam laporannya menyebut para peretas (hacker) menargetkan Vatikan dan perwakilannya di Hong Kong, termasuk kepala perwakilan Paus Francis di China. Laporan Recorded Future menyebut informasi yang diretas antara lain jalur komunikasi antara perwakilan Gereja Katolik Roma di Hong Kong dan Vatikan. Peretasan itu diyakini memakai alat dan metode yang sama dengan kelompok hacker yang didukung Pemerintah China.
Namun, Kementerian Luar Negeri China sampai hari ini belum menanggapi pertanyaan terkait laporan tersebut. Beijing kerap menyangkal keterlibatannya dalam upaya peretasan yang disponsori negara. Pemerintah berdalih justru pihaknya jadi korban.
Juru bicara Vatikan juga belum dapat dihubungi. Misi Studi Hong Kong, perwakilan Vatikan di China, juga belum dapat dimintai tanggapan terkait masalah itu.
Informasi mengenai peretasan dilaporkan saat perwakilan Pemerintah China dan menteri luar negeri Vatikan bertemu di Jerman awal tahun ini setelah lama tidak bertemu selama puluhan tahun. Hubungan antara China dan Vatikan kian membaik, bahkan keduanya diperkirakan akan memperbaiki kesepakatan mengenai operasional Gereja Katolik Roma di China yang berlaku selama dua tahun pada September 2020.
Seorang delegasi Pemerintah China dijadwalkan mengunjungi Vatikan untuk membahas pembaruan kesepakatan itu, tetapi adanya pandemi membuat perjalanan itu jadi tidak pasti, kata seorang pejabat senior Vatikan. Sumber yang sama itu juga mengatakan sejauh ini masih belum jelas apakah kesepakatan tersebut akan diperpanjang dan untuk berapa lama.
Ikuti Whatsapp Channel Republika