REPUBLIKA.CO.ID, HONG KONG -- Pemimpin Eksekutif Hong Kong Carrie Lam mengumumkan akan menunda pemilihan legislatif kota yang seharusnya dilangsungkan pada 6 September, Jumat (31/8). Pengunduran tersebut akan dilakukan selama satu tahun dengan alasan telah terjadinya lonjakan kasus virus corona.
"Kami memiliki tiga juta pemilih dalam satu hari di seluruh Hong Kong, aliran orang seperti itu akan menyebabkan risiko tinggi infeksi," kata Lam.
Lam mengatakan pemilihan akan diadakan pada 5 September tahun depan. Keputusan itu menurutnya adalah yang paling sulit yang dia buat dalam tujuh bulan dan bertujuan untuk menjaga kesehatan masyarakat.
Pemimpin kota yang didukung Beijing mengatakan dia memanfaatkan Undang-Undang Darurat untuk membuat penundaan tersebut. Dia mengaku keputusan tersebut tidak ada pertimbangan politik yang terlibat. Atas keputusan tersebut, Parlemen China akan memutuskan cara untuk mengisi kekosongan legislatif.
Pengumuman penundaan ini pun mendapatkan penentangan dari pihak oposisi. Mereka pada awalnya akan memanfaatkan gelombang kebencian terhadap penerapan Undang-Undang Keamanan Nasional yang baru pada 30 Juni.
Agenda ini akan digunakan untuk memenangkan kursi mayoritas di Dewan Legislatif. Sistem pengisian anggota Dewan ini separuh kursi dipilih langsung dan separuh lainnya diisi sebagian besar oleh orang yang ditunjuk pro-Beijing.
Selain itu, penundaan pemilihan umum ini pun dilakukan setelah 12 kandidat pro-demokrasi didiskualifikasi dari pencalonan dalam pemilihan. Peristiwa ini terjadi karena alasan ada dugaan subversif terhadap peraturan yang diterapkan sejak 30 Juni.
Dari 12 kandidat oposisi yang didiskualifikasi adalah Joshua Wong. Sosok Wong mulai dikenal dalam protes di Hong Kong saat remaja pada 2012 dan 2014.
"Menghalangi saya untuk menjalankan ... tidak akan menghentikan perjuangan kami untuk demokrasi," kata pria berusia 23 tahun itu.
Sosok yang mendapatkan julukan tangan hitam pasukan asing dari pihak China mengatakan pembatalannya tidak sah dan konyol. Dia mengklaim Undang-Undang baru itu merupakan senjata hukum yang digunakan untuk melawan para pembangkang.
Pemerintah menyangkal sensor politik atau penindasan hak untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Pihak berwenang juga mendiskualifikasi beberapa anggota Partai Sipil, sebuah kelompok oposisi lama dan yang lainnya yang memenangkan suara primer tidak resmi yang diadakan oleh kubu oposisi bulan ini.
Pemilihan anggota legislatif ini akan menjadi pemungutan suara resmi pertama koloni Inggris sejak Beijing memberlakukan Undang-Undang yang secara luas membahas pemisahan diri, subversi, terorisme, dan kolusi dengan pasukan asing, dengan hukuman seumur hidup di penjara.
Hong Kong kembali ke pemerintahan China pada 1997 di bawah jaminan otonomi khusus. Namun para kritikus mengatakan peraturan tersebut melemahkan otonomi tingkat tinggi kota dan menempatkannya pada jalur yang lebih otoriter.
Pemerintah China dan Hong Kong mengatakan undang-undang itu tidak akan merusak kebebasan warga kota. Justru penerapannya diperlukan untuk menjaga ketertiban dan kemakmuran setelah berbulan-bulan protes anti-pemerintah yang sering berakhir dengan kekerasan tahun lalu.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wending mengatakan wabah virus corona di Hong Kong adalah faktor dalam penundaan pemilihan. Kondisi ini merupakan masalah dalam negeri.
Akan tetapi beberapa pihak tidak percaya dengan pernyataan Hong Kong tersebut. Gubernur Inggris terakhir di Hong Kong, Chris Pattern, menyebut peristiwa tersebut sebagai pembersihan politik yang keterlaluan.
Hong Kong telah melaporkan lebih dari 3.000 kasus virus corona sejak Januari, jauh lebih rendah daripada di kota-kota besar lainnya di dunia. Namun selama 10 hari terakhir, jumlah infeksi baru telah naik tiga digit.
Tapi penundaan pemilihan umum dinilai bukan keputusan yang tepat. Terlebih lagi banyak negara tetap menjalankan pesta demokrasi yang sama. Singapura yang memiliki kasus infeksi virus corona yang lebih besar memutuskan mengadakan pemilihan umum pada Juli.
Institut Internasional untuk Demokrasi dan Bantuan Pemilihan melaporkan setidaknya 68 negara dan teritori telah menunda pemilihan umum nasional atau regional karena virus corona sejak Februari. Namun ada 49 negara dan wilayah telah memutuskan untuk mengadakan pemilihan nasional atau di bawahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika