REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah akan terus mendorong belanja negara besar-besaran untuk meningkatkan permintaan dalam negeri sehingga dunia usaha bisa kembali bergerak setelah dihantam pandemi Covid-19.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah harus mengambil langkah luar biasa untuk mendorong pemulihan ekonomi pada kuartal ketiga dan keempat sehingga terhindar dari resesi.
“Belanja pemerintah didorong sebagai salah satu penggerak dan pengungkit perekonomian agar di semester kedua tahun 2020, sehingga kita bisa memperbaiki pertumbuhan ekonomi dari minus menjadi nol atau positif,” ujar Menko Airlangga dalam konferensi pers virtual, pekan ini.
Dia menambahkan selain menggenjot belanja negara, pemerintah juga mempercepat implementasi dukungan untuk dunia usaha.
Menko Airlangga mengatakan salah satu dukungan pemerintah adalah menyediakan penjaminan kredit modal kerja dengan plafon Rp10 miliar hingga Rp1 triliun yang diharapkan bisa tersalurkan hingga Rp100 triliun hingga 2021.
Menurut dia, hingga kini wabah Covid-19 belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir, selain itu aktivitas ekonomi global juga belum kembali ke normal seperti masa sebelum pandemi.
Berbagai lembaga internasional memperkirakan kontraksi ekonomi global pada 2020 pada kisaran minus 4,9 persen hingga minus 7,6 persen.
Indonesia pada kuartal kedua diproyeksikan akan mengalami kontraksi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah terus mencari cara memperbaiki kondisi perekonomian.
Menurut dia, pandemi Covid-19 menghantam sisi pasokan dan permintaan sehingga aktivitas ekonomi merosot tajam.
“Konsumsi masyarakat yang berkontribusi 57 persen terhadap PDB sangat terpukul karena pendapatan masyarakat berkurang akibat PHK dan kinerja perusahaan yang turun,” jelas Menteri Sri Mulyani.
Dia menambahkan pada sisi pasokan juga terdampak karena banyak perusahaan yang harus menutup usahanya.
Pemerintah sejauh ini menyiapkan dana penanganan wabah Covid-19 sebesar Rp697 triliun ditambah belanja pemerintah sebesar Rp2.739 triliun yang didorong untuk memulihkan daya beli.
“Anggaran itu angka yang besar dan harus dibelanjakan meskipun kita menghadapi situasi yang sulit. Presiden minta para menteri tetap fokus untuk menggerakkan ekonomi,” imbuh Menteri Sri Mulyani.
Menurut dia, ekonomi nasional tidak akan bangkit tanpa peran perusahaan swasta.
Namun saat ini industri perbankan sangat berhati-hati menyalurkan kredit karena risiko meningkat meskipun likuiditas tersedia.
Selain itu juga perbankan sudah melakukan restrukturisasi kredit.
Sementara itu, perusahaan yang sudah melakukan restrukturisasi juga maupun yang belum, menahan diri untuk mengajukan kredit karena kondisi ekonomi belum pulih.
“Kalau dua-duanya menunggu jadinya tidak ada katalis dan ekonomi berhenti.
"Meski pemerintah melakukan berbagai upaya lewat APBN juga tidak bisa, karena porsi APBN hanya 16 persen PDB,” ungkap Menteri Sri Mulyani.
Ikuti Whatsapp Channel Republika