REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampak kesal mengetahui belanja anggaran yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 masih sangat minim hingga saat ini. Dari total anggaran penanganan Covid-19 yang disiapkan pemerintah yakni sebesar Rp695 triliun, baru terealisasi sebesar 20 persen atau sebanyak Rp141 triliun.

“Saya melihat memang urusan realisasi anggaran ini memang masih minim sekali. Sekali lagi dari Rp695 triliun, stimulus untuk penanganan Covid-19, baru 20 persen yang terealisasi. Rp141 triliun yang terealisasi. Baru 20 persen sekali lagi, masih kecil sekali. Kecil sekali,” jelas Jokowi saat membuka rapat terbatas penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/8).

Ia menyebut, penyerapan anggaran terbesar yakni dipergunakan untuk sektor perlindungan sosial yang mencapai 39 persen dan untuk program UMKM yang sebesar 25 persen.

“Hati-hati ini. Yang belum ada DIPA-nya saja masih gede banget, mungkin 40 persenan. Belum DIPA. DIPA aja belum ada, gimana mau realisasi?” ujar dia.

Menurut Jokowi, kondisi inipun menunjukan bahwa aura krisis penanganan Covid-19 di kementerian dan lembaga tidak terlihat. Ia menilai, jajarannya tak mengetahui prioritas apa saja yang harus dikerjakan untuk penanganan Covid-19 saat ini.

“Di kementerian-kementerian, di lembaga, ini aura krisisnya betul-betul belum, ya belum. Masih sekali lagi kejebak pada pekerjaan harian, gak tahu prioritas yang harus dikerjakan,” kata Jokowi.

Karena itu, Jokowi meminta agar masalah penanganan Covid-19 ini didetilkan satu per satu kepada menteri-menteri yang terkait. Sehingga manajemen krisis benar-benar terlihat dan penanganannya pun dapat dilakukan secara cepat, smart shortcut, dan menyasar pada inti permasalahannya.

“Dan hasilnya betul-betul efektif. Kita butuh kecepatan,” tambahnya.

Selain itu, Presiden juga meminta agar rem dan gas masalah ekonomi saat ini betul-betul diperhatikan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika