Senin 03 Aug 2020 13:47 WIB

Gedung Putih Pastikan Pilpres AS 3 November

Kepala Staf Gedung Putih memastikan pilpres AS tetap digelar pada 3 November

Rep: Antara/ Red: Christiyaningsih
Kepala Staf Gedung Putih memastikan pilpres AS tetap digelar pada 3 November. Ilustrasi.
Foto: Reuters/Larry Downing
Kepala Staf Gedung Putih memastikan pilpres AS tetap digelar pada 3 November. Ilustrasi.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON - Kepala Staf Gedung Putih Mark Meadows pada Ahad memastikan pemilihan presiden Amerika Serikat (pilpres AS) tetap berlangsung pada 3 November 2020. Pengumuman itu menghentikan usulan kandidat presiden dari Partai Republik, Donald Trump, yang menginginkan pilpres tahun ini ditunda.

Presiden AS Donald Trump khawatir sistem pungutan suara lewat surat tidak berjalan transparan saat ia mengusulkan penundaan pilpres pada tahun ini. "Kita akan menggelar pemilihan presiden pada 3 November, dan presiden akan menang," kata Meadows saat diwawancarai CBS dalam program Face the Nation.

Baca Juga

Penasihat tim kampanye Trump, Jason Miller, mengumumkan informasi yang sama pada acara Fox News Sunday. Ia mengatakan pemilihan presiden akan berlangsung pada 3 November dan Presiden Trump menginginkan pesta demokrasi itu berlangsung pada 3 November 2020.

Trump pada Kamis mengusulkan pilpres pada tahun ini ditunda. Usulan itu langsung ditolak oleh pendukungnya, Partai Republik di Kongres, dan kelompok oposisi Partai Demokrat. Di AS, hanya Kongres yang dapat mengubah tanggal pilpres.

Sejumlah pihak dari oposisi dan pendukung Trump menyebut usulan penundaan merupakan upaya mengalihkan perhatian publik dari berita krisis ekonomi. Beberapa ahli hukum memperingatkan upaya Trump menunda pilpres dapat mengikis kepercayaan pendukungnya terhadap proses pemilihan.

Presiden Trump, yang didukung Partai Republik, berulang kali berusaha memengaruhi kepercayaan publik terhadap sistem pungutan suara via surat. Meskipun Trump tidak dapat menunjukkan bukti, ia berulang kali mengklaim sistem itu dapat berujung pada kecurangan massal.

Meadows kembali menyampaikan kekhawatiran Trump, Ahad. Ia memperingatkan pungutan suara via surat harus ditangani dengan tepat. Namun, ia tidak menyebut contoh kecurangan pada masa lalu.

Saat ditanya apakah usulan Trump itu sikap yang kurang bertanggung jawab, Meadows membalik pertanyaan tersebut. "Itu merupakan kewajiban presiden untuk berkata demikian apalagi jika kita akan mencoba pungutan suara via surat universal 100 persen, (karena, red) akankah kita akan mendapatkan hasilnya pada 3 November? Saya memperkirakan kita kemungkinan tidak akan mendapatkan hasilnya pada 1 Januari," kata Meadows.

Politisi Partai Republik yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Arkansas, Asa Hutchinson, saat diwawancarai CNN pada Ahad mengatakan pilpres harus diselenggarakan tepat waktu. Menurut dia, pemerintah negara bagian berkepentingan memastikan surat suara tersalurkan dengan baik.

"Langkah presiden menyuarakan kekhawatirannya di depan publik tidak membantu apa-apa," kata Hutchinson.

Tingkat partisipasi pemilih pada pilpres tahun ini diperkirakan naik karena adanya krisis Covid-19. Petugas pemungutan suara di masing-masing negara bagian saat ini bekerja untuk memastikan puluhan juta surat suara dapat terkirim ke rumah pemilih tepat waktu dan dikembalikan saat proses penghitungan suara dimulai.

Miller mengkritisi upaya kebijakan pemerintah negara bagian di Nevada yang ingin memperpanjang masa pemungutan suara via surat selama pandemi. Pemerintah negara bagian lainnya berencana menghitung suara tertanggal 3 November yang tiba setelah Hari Pemilihan Umum.

Trump pada Ahad pagi menyampaikan ia akan menggugat langkah Nevada yang akan memperluas masa pemungutan suara via surat. "Ini keterlaluan dan harus segera diselesaikan lewat jalur hukum," kata Trump dalam unggahannya di Twitter.

sumber : Reuters
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement