REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA – Undang-undang yang memungkinkan perubahan besar pada fungsi asosiasi pengacara disahkan di parlemen pada 11 Juli. Pengesahan UU meresahkan para pengacara, dan aktivis hak asasi manusia.
Dilansir dari laman Qantara Senin (3/8), UU tersebut memiliki suara dari Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), yang berkuasa dan sekutunya, Partai Gerakan Nasionalis (MHP). Para ahli percaya ini dapat menyebabkan banyak asosiasi pengacara menjamur di seluruh negeri berdasarkan pandangan politik pengacara.
Di samping itu, Asosiasi pengacara tidak diajak berkonsultasi atau diizinkan masuk ke parlemen selama diskusi tentang RUU di Majelis Umum, meskipun hal ini berdampak langsung pada mereka.
Pengacara dan asosiasi pengacara menyatakan penolakan mereka dalam pernyataan publik. Ketua dan anggota asosiasi pengacara juga berbaris ke Ankara akhir bulan lalu, namun hanya bertemu polisi. Mereka juga melakukannya di malam hari di taman umum terdekat. Namun, semuanya hanya sia-sia.
Sebelum undang-undang baru disahkan, setiap pengacara di Turki wajib mendaftar dengan satu asosiasi pengacara di kota tempat ia berpraktik hukum. Setiap provinsi memiliki satu asosiasi, selama ada 30 pengacara terdaftar di sana. Ada 80 asosiasi pengacara di Turki, yang memiliki 81 provinsi. Dua provinsi kecil dan terpencil berbagi satu asosiasi pengacara.
Akan tetapi undang-undang baru membayangkan bahwa di kota-kota dengan lebih dari 5.000 pengacara, kelompok mana pun dengan setidaknya 2.000 pengacara dapat membentuk asosiasi pengacara sendiri. Aturan ini terutama akan mempengaruhi kota-kota terbesar di negara itu, Istanbul (dengan lebih dari 47 ribu pengacara), Ankara (dengan 17.500) dan Izmir (dengan hampir 10 ribu).
Asosiasi Pengacara Antalya di selatan negara itu memiliki kurang dari 5.000 anggota. Namun, secara keseluruhan, mereka mewakili lebih dari setengah dari semua pengacara yang terdaftar di Turki. Kota-kota ini secara alami juga merupakan hotspot untuk masalah peradilan.
Dalam sebuah posting Facebook, Komisaris hak asasi manusia Dewan Eropa, Dunja Mijatovic berpendapat, amandemen ini tidak dapat diisolasi dari krisis peraturan hukum di negara itu. Hal ini juga didokumentasikan dalam laporan terbarunya tentang Turki, yang meningkatkan kekhawatiran bahwa sebuah langkah akan semakin merusak penampilan ketidakberpihakan dalam sistem peradilan.
Pandangan serupa datang dari Direktur Advocates for Justice and Human Rights Eropa dan Asia Tengah, Roisin Pillay, yang menggarisbawahi bahwa RUU ini hanya akan memperdalam ketidakpercayaan dalam sistem peradilan Turki, sebagai kurangnya kemandirian dengan membagi profesi hukum di sepanjang garis politik.
Telah dilaporkan bahwa selama persiapan RUU ini, ada kekhawatiran di kalangan pejabat AKP dan MHP tentang mengizinkan pengacara untuk berkelompok di asosiasi sesuai dengan kecenderungan politik mereka. Tetapi ketika keprihatinan ini muncul, mereka ditolak dengan tegas oleh Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, yang ingin melanjutkan rencana tersebut.
"Biarkan beberapa asosiasi didirikan untuk menunjukkan wajah asli semua orang. Biarkan jelas bahwa ada (Partai separatis terlarang dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK)) asosiasi pengacara PKK yang terlihat seperti pengacara CHP, biarkan ada asosiasi pengacara PKK," sebut penulis harian pro-pemerintah Hurriyet Abdulkadir Selvi telah mengatakan dalam kolom baru-baru ini.
Pemerintah mengklaim bahwa undang-undang baru akan membuat asosiasi pengacara lebih demokratis dan pluralistik. Hal ini karena akan meningkatkan perwakilan asosiasi pengacara provinsi di Union of Turkish Bars (TBB), sebuah organisasi payung utama yang mengontrol dan mendistribusikan sumber daya keuangan, yang signifikan ke asosiasi pengacara provinsi untuk layanan bantuan hukum.
Sebelum amandemen, setiap provinsi akan mengirim tiga delegasi, dan kemudian satu untuk setiap 300 anggota asosiasi pengacara. Tetapi setelah amandemen, semua asosiasi, termasuk yang baru didirikan, akan diizinkan untuk mengirim empat delegasi ke serikat, dan kemudian satu delegasi lebih untuk setiap 5.000 anggota. Akibatnya, asosiasi terkecil akan mendapatkan kekuatan yang jauh lebih besar daripada biasanya, dan akan memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kegiatan serikat.
Di bawah peraturan baru ini, asosiasi provinsi dengan kurang dari 100 pengacara akan memiliki empat delegasi di TBB, tetapi Istanbul, dengan 47 ribu pengacara, akan diwakili oleh 12 pengacara, bukan 153 yang sekarang.
Demikian pula, asosiasi bar Ankara dan Izmir, yang bertindak sebagai pengawas hak asasi manusia dengan komisi yang berfokus pada kelompok-kelompok yang terpinggirkan, mereka akan kehilangan kekuasaan.
Semua ini muncul setelah sebuah pernyataan yang dibuat Asosiasi Pengacara Ankara yang mengecam kepala Direktorat Urusan Agama Turki (Diyanet), Ali Erbas, karena mengatakan bahwa homoseksualitas merupakan penyebab penyakit dan bahwa itu melemahkan generasi.
Ankara Bar Association mengklaim, Erba menghasut kebencian, sementara Erdogan menyatakan Asosiasi itu menghina Islam. Saat itulah Erdogan menyerukan undang-undang untuk mengatur asosiasi pengacara.
"Ini jelas merupakan upaya pemerintah untuk memecah dan melemahkan struktur yang tidak mereka kendalikan. Pemerintah AKP melakukan ini pada banyak lembaga lain," kata Pemimpin redaksi situs berita independen Medyascope, Rusen Cakir.
Sumber: https://en.qantara.de/content/new-law-on-turkish-bar-associations-damaging-judicial-impartiality
Ikuti Whatsapp Channel Republika