REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial Juliari Batubara angkat bicara terkait beredarnya surat instruksi DPP PDIP yang meminta kader untuk mengikuti rekrutmen koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) tingkat kabupaten dan kota. Dia menegaskan kader partai politik tidak boleh menjadi pengurus PKH.

"Intinya, semua SDM di PKH tidak boleh anggota partai politik. Saya kira itu sudah jelas sekali," kata Juliari Batubara melalui pesan singkat, Selasa (4/8).

Dia mengatakan secara umum siapapun dapat mendaftar untuk mengikuti seleksi kordinator PKH kabupaten/kota 2020. Namun, ia melanjutkan, setiap pendaftar akan diseleksi apakan mereka memenuhi persyaratan-persyaratan administratif atau tidak.

"Kalau tidak, ya pasti tidak bisa dilanjutkan prosesnya," kata Juliari.