REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, dan Keluarga (DPAPMK) Kota Depok sudah melakukan upaya optimalisasi pembinaan RW Ramah Anak. Kegiatan tersebut dilaksanakan di RW 10 dan 11, Kelurahan Leuwinanggung, Kecamatan Tapos, Kota Depok, yang merupakan lokasi khusus (lokus) Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS).
"Kegiatan ini dimaksudkan agar masyarakat mengetahui manfaat dari RW Ramah Anak. Selain itu, untuk meningkatkan fungsi mereka demi menyamakan persepsi mengenai berbagai program yang dilaksanakan oleh RW Ramah Anak di lokus P2WKSS," ujar Kepala Bidang Tumbuh Kembang dan Pengembangan Kota Layak Anak (TKPKLA), DPAPMK Kota Depok, Yulia Oktavia, dalam siaran persnya, Selasa (4/8).
Menurut Yulia, seluruh stakeholder diminta untuk melakukan pemantauan dan terlibat aktif agar program di wilayah tersebut berjalan secara berkelanjutan dengan memenuhi lima klaster hak anak. Yakni hak sipil, hak keluarga, hak pendidikan, hak kesehatan, dan hak perlindungan.
"Seluruh pihak termasuk lurah setempat juga perlu melakukan pemantauan dan terlibat aktif pada program-program yang ada di wilayah tersebut. Dengan begitu, kegiatan RW Ramah Anak ini tidak hanya berhenti pada saat peluncuran saja," jelas Yulia.
Lurah Leuwinanggung, Sanan Hidayat menambahkan, pihaknya akan berupaya maksimal untuk bisa memenuhi lima klaster hak anak. Seperti hak sipil bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan administrasi kependudukan seperti akta kelahiran kartu identitas anak.
Kemudian, hak keluarga yang setiap anak berhak memiliki keluarga, baik kandung maupun pemeliharaan dari yang sudah dewasa. Selanjutnya, hak kesehatan yang setiap anak berhak memperoleh kesehatan dari semenjak dalam kandungan hingga usia 18 tahun.
Setiap anak pun berhak memperoleh pendidikan yang layak, yaitu wajib belajar 12 tahun dari sekolah dasar hingga menengah atas. Lalu, setiap anak berhak memperoleh perlindungan perlindungan dari perdagangan anak perlindungan dari pelecehan terhadap anak perlindungan dari kekerasan anak.
"Sebagian besar kami sudah memenuhi lima klaster hak anak tersebut. Namun, untuk taman bermain anak kami sedang menyiapkan yang nanti lokasinya berada di depan posyandu," pungkas Sanan.