REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto menilai kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menerapkan kembali sistem ganjil genap kendaraan kontraproduktif dengan upaya menekan kasus Covid-19.

Menurut anggota dari Fraksi Gerindra ini, kebijakan menerapkan kembali ganjil genap kendaraan justru berpotensi memindahkan wabah ke transportasi publik karena masih ada peraturan perusahaan yang mewajibkan karyawan untuk berkantor. "Peraturan ganjil genap di tengah pandemi Covid-19 sangat tidak tepat karena justru akan berpotensi menambah klaster terutama di transportasi umum," kata Purwanto saat dihubungi di Jakarta, Rabu (5/8).

Menurut Purwanto, jika ganjil genap diberlakukan dengan alasan untuk mengurangi karyawan yang masuk kerja, alangkah lebih baik dikembalikan pada sistem work from home (WFH) sehingga karyawan tetap akan masuk namun risiko penyebaran dapat berkurang. "Selain itu risiko tertular ditransportasi umum juga lebih besar dibandingkan menggunakan kendaraan pribadi," tutur Purwanto mengingatkan.

Purwanto juga menilai, upaya mengatasi kemacetan dengan ganjil genap belum mendesak selama sekolah belum dibuka dan Covid-19 masih merebak. Untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 itu menurutnya tidak cukup dengan hanya membatasi pergerakan atau dengan tes usap (swab) saja.