REPUBLIKA.CO.ID, oleh Adinda Pryanka, Dedy Darmawan, Sapto Andika Candra, Idealisa Masyrafina, Retno Wulandhari
Berita yang dinanti itu akhirnya muncul juga. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal kedua tahun ini minus 5,32 persen. Inilah catatan pertumbuhan ekonomi terendah sejak Indonesia dilanda krisis ekonomi pada tahun 1999.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meyakini ekonomi Indonesia bisa pulih pada kuartal ketiga dan keempat. Hal ini terlihat dari beberapa indikator yang menunjukkan sinyal positif, termasuk pada sektor otomotif dan keyakinan konsumen, sejak Juni.
Salah satu indikator yang disebutkan Airlangga adalah penjualan kendaraan bermotor. Pada Mei, tingkat penjualannya mengalami kontraksi hingga minus 82,3 persen yang kini sudah naik menjadi minus 54,6 persen. Demikian juga dengan penjualan ritel pada akhir Juni yang naik menjadi minus 14,4 persen, dari sebelumnya di level minus 20,6 persen.
Purchasing Manager Index (PMI) Manufaktur Indonesia pun memperlihatkan perbaikan. Sebelumnya, pada Maret, PMI sempat menyentuh 27,5 yang membaik pada bulan lalu menjadi 46,9 atau tertinggi sejak Februari. "Ada keyakinan, bahwa ini (ekonomi) akan recover dalam bentuk shape pembalikan (V-shape)," tutur Airlangga dalam konferensi pers virtual, Rabu (5/8).
Airlangga berharap, kuartal kedua akan menjadi masa-masa 'terbawah' bagi Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai minus 5,32 persen dibandingkan periode sama pada tahun lalu (yoy). Dengan begitu, ekonomi bisa mengalami perbaikan pada kuartal ketiga dan keempat.
Pasar keuangan juga menunjukkan tren serupa. Airlangga menjelaskan, kinerja keuangan beberapa emiten mengalami peningkatan pada semester pertama dibandingkan tahun lalu. Misalnya sektor telekomunikasi yang kini banyak digunakan pada masa pandemi mengalami pertumbuhan Rp 4 miliar sampai Rp 128 miliar.
Demikian juga dengan sektor konsumen dan farmasi yang naik Rp 47 miliar sampai Rp 131 miliar dari sisi kinerja. Artinya, Airlangga menjelaskan, meski ekonomi mengalami kontraksi pada kuartal kedua, sektor riil beroperasi secara positif. "Tentu ini tercermin dalam indeks yang sudah kembali ke level Rp 5 ribuan," katanya.
Ada satu faktor lagi yang diyakini Airlangga akan memperbaiki kondisi ekonomi. Yaitu agenda pemilihan kepala daerah atau Pilkada yang akan digelar serentak di akhir tahun.
Pada momentum tersebut, para calon kepala daerah akan berlomba-lomba ‘berbelanja’, sehingga bisa meningkatkan konsumsi dan mengungkit ekonomi secara keseluruhan. Airlangga memperkirakan, dana yang akan beredar pada Pilkada nanti mencapai Rp 34 triliun. Sebanyak Rp 24 triliun di antaranya dikeluarkan dari pemerintah, sedangkan sisanya berasal dari kantong calon bupati maupun calon gubernur.
"Ini akan meningkatkan konsumsi, terutama untuk pembelian alat peraga bagi para calon, di antaranya masker, hand sanitizer, dan alat-alat kesehatan lain," katanya.
Belanja dari Pilkada sendiri akan masuk ke struktur PDB melalui jenis pengeluaran Lembaga Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT). Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan konsumsi LNPRT pada kuartal kedua adalah minus 7,76 persen dengan kontribusi 1,36 persen terhadap struktur PDB.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir berharap, agenda Pilkada akan membuat angka kontraksi tersebut kembali ke zona positif. "Setidaknya ini bisa menjadi pendongkrak pertumbuhan ekonomi tahun ini," tuturnya.
Tidak hanya LNPRT, seluruh komponen pengeluaran PDB mengalami kontraksi pada kuartal kedua. Ekspor dan impor mengalami penyusutan terdalam, yakni masing-masing tumbuh minus 11,66 persen dan minus 16,96 persen. Konsumsi rumah tangga yang menjadi penyumbang terbesar pada PDB, sampai 57 persen, pun menghadapi kontraksi sampai ke level minus 5,51 persen.
Dampaknya, pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua harus masuk ke zona kontraksi, minus 5,32 persen. Iskandar menyebutkan, angka tersebut sebenarnya sudah masuk ke prediksi Kemenko Perekonomian yang memperkirakan range pertumbuhan di kisaran minus tiga sampai minus lima persen. "Ternyata, mencapai titik terendah, terburuk," ujarnya.
Lepala BPS, Suhariyanto, mengatakan, angka minus 5,32 persen merupakan yang terendah sejak krisis pada 1999. "Pertumbuhan kuartal ini kalau dilacak terendah sejak kuartal I tahun 1999 waktu krisis ekonomi. Saat itu pertumbuhan kontraksi sebesar 6,13 persen," kata Suhariyanto dalam konferensi pers, Rabu (5/8).
Ia mengatakan, seluruh negara di dunia yang terdampak akibat pandemi virus corona pada umumnya menerapkan kebijakan yang sama. Yakni mengutamakan kesehatan dengan melakukan pembatasan aktivitas. Namun di sisi lain berupaya agar denyut ekonomi tetap berjalan.
Suhariyanto menegaskan, untuk menjaga keseimbangan antara dua hal itu bukan perkara yang mudah. Hal itu tercermin dari banyak negara di dunia yang juga mengalami kontraksi pertumbuhan pada kuartal kedua 2020.
Beberapa negara mitra dagang utama Indonesia yang mengalami pertumbuhan ekonomi minus yakni Amerika Serikat sebesar minus 9,5 persen, Singapura minus 12,6 persen, Korea Selatan minus 2,9 persen, Hong Kong minus 9 persen dan Eropa 14,4 persen.
Sementara China kembali tumbuh 3,2 persen setelah minus pada kuartal I sebesar minus 6,8 persen. Begitu juga dengan Vietnam yang masih bertahan pada pertumbuhan positif sebesar 0,4 persen di kuartal II 2020 meski melambat dari kuartal sebelumnya yang tumbuh 3,8 persen.
"Kontraksi kita cukup dalam. Kemarin pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2020 sudah tumbuh melambat. Ini dampak pandemi Covid-19 yang luar biasa buruknya," kata Suhariyanto.
Dari sebanyak 17 sektor lapangan usaha, 10 sektor mengalami kontraksi. Kontraksi terbesar dialami oleh sektor transportasi dan pergudangan hingga minus 30,84 persen. Hal itu terjadi karena adanya pembatasan sosial dan sistem kerja dari rumah yang membuat transportasi jadi lesu.
Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Arif Budimanta, menilai dampak yang dialami Indonesia masih lebih minimum ketimbang negara-negara mitra dagang utama Indonesia. "Ini namanya transisi baik dari supply side, demand side. Dibandingkan dengan negara mitra dagang utama itu, seperti Korea Selatan, kita masih relatif walaupun terkontraksi relatif lebih minimum dibandingkan yang dihadapi negara mitra dagang utama," jelas Arif, Rabu (5/8).
Arif menyebutkan, Indonesia bisa menahan laju kontraksi lebih dalam lantaran sudah menyiapkan bantalan berupa bantuan sosial. Bansos memang menjadi jaring pengaman yang disiapkan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat.
"Karena kita sudah siapkan program counter cyclical pertama yang dari awal diberikan pemerintah. Bantuan sosial, program padat karya. Ini concern Presiden menjadi sangat signifikan karena dari demand side itu bisa terus menggerakkan perekonomian," jelasnya.
Di sisi lain pemerintah juga mengoptimalkan belanja pemerintah untuk mengoptimalkan pertumbuhan. Belanja pemerintah ini diharapkan dapat memperbaiki daya beli dan menumbuhkan sisi permintaan (demand) yang berujung pada pulihnya sisi suplai.
"Demand nanti akan menggerakan supply agar kemudian di kuartal III ekonomi nasional kita bisa bangkit tapi tetap tumbuh berkualitas. Rating job lebih banyak, dan bisa menggerakkan ekonomi," kata Arif.
Arif kembali mengingatkan bahwa kontraksi ekonomi tak hanya dialami Indonesia namun juga banyak negara lain di dunia. Seluruh dunia, ujarnya, menganggap lemahnya ekonomi saat ini sebagai masalah bersama.
Ekonom CORE Indonesia, Pieter Abdullah, memberikan prediksi yang tidak sepositif pemerintah. Ia menilai selama adanya wabah, hampir tidak mungkin mengharapkan pertumbuhan ekonomi positif. Namun upaya bisa dilakukan agar ekonomi Indonesia tidak memasuki era resesi.
Resesi terjadi ketika pertumbuhan ekonomi dalam kondisi negatif pada dua kuartal berturut-turut. Pada kuartal I, pertumbuhan ekonomi nasional masih positif 2,95 persen, sehingga perlu dijaga agar selama tiga bulan ke depan ekonomi bisa tumbuh positif.
"Pada kuartal III, dengan masih adanya wabah, perekonomian masih akan terkontraksi. Tetapi dengan pelonggaran PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), kontraksi ekonomi yang terjadi akan lebih mild, tidak akan sedalam kuartal II," ujar Pieter.
Pieter mengatakan, hal yang harus menjadi fokus pemerintah adalah bagaimana meningkatkan ketahanan masyarakat dan juga dunia usaha. Menurutnya, arah kebijakan pemerintah saat ini sudah benar.
Saat ini pemerintah sudah menyiapkan berbagai paket kebijakan serta peningkatan bansos untuk meningkatkan daya tahan masyarakat. Selain itu, program pemulihan ekonomi nasional menurutnya dapat membantu meningkatkan daya tahan dunia usaha.
"Arah kebijakan pemerintah sudah benar, tinggal direalisasikan secara cepat dan tepat," kata Pieter. Ia optimistis dengan berbagai kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah melalui program Pemuliham Ekonomi Nasional (PEN). Upaya tersebut diharapkan bisa meningkatkan daya tahan dunia usaha sehigga ekonomi Indonesia akan kembali pulih pada tahun 2021.
Terkait resesi, Piter mengatakan, semua negara berpotensi mengalaminya termasuk Indonesia. Namun, ia menilai, masyarakat tidak perlu panik dengan dalam menanggapi resesi. Menurutnya, resesi sudah menjadi sebuah kenormalan baru di tengah wabah.
Piter mengatakan, yang lebih penting adalah bagaimana dunia usaha bisa bertahan di tengah resesi. "Apabila dunia usaha bisa bertahan, tidak mengalami kebangkrutan, maka kita akan bisa bangkit Kembali dengan cepat ketika wabah sudah berlalu," terangnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika