REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat konsumsi pemerintah pada kuartal II mengalami kontraksi 6,9 persen. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, pemerintah akan terus mengakselerasi pemulihan dengan mempercepat penyerapan belanja penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Berdasarkan catatan Kemenko Perekonomian, tingkat realisasi penyerapan belanja penanganan Covid-19 sampai hari ini adalah 22,4 persen. "Kita harapkan, pada kuartal ketiga, sebagian besarnya sudah meningkat penyerapannya," ujar Airlangga, Rabu (5/8).

Akselerasi terutama dilakukan pada program jaring pengaman sosial yang sudah ada. Airlangga mengatakan, belanja dalam bentuk bantuan sosial atau cash transfer ke masyarakat bawah akan mengungkit konsumsi rumah tangga yang pada kuartal kedua ini tumbuh negatif 5,51 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu (yoy).

Di samping itu, Airlangga menambahkan, berbagai fasilitas yang sudah diberikan ke sektor swasta dan perbankan diharapkan akan menjangkau debitur lebih luas. "Pertaruhannya di kuartal ketiga. Tren itu (positif) terus dikejar pemerintah," tuturnya.

Selain memperkuat program existing, pemerintah akan menambah program PEN baru. Airlangga menjelaskan, salah satunya terkait insentif untuk tenaga kerja formal. Saat ini, pemerintah menunggu finalisasi data dari BPJS Ketenagakerjaan untuk mengimplementasikannya.

Selain itu, ia mengatakan, agenda Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada dapat membantu pemulihan ekonomi tahun ini. Sebab, pada momentum tersebut, para calon kepala daerah akan berlomba-lomba ‘berbelanja’, sehingga bisa meningkatkan konsumsi sehingga mengungkit ekonomi secara keseluruhan.

"Ini akan meningkatkan konsumsi, terutama untuk pembelian alat peraga bagi para calon, di antaranya masker hand sanitizer dan alat-alat kesehatan lain," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika