REPUBLIKA.CO.ID, JAMBI -- Kantor Pos Jambi selama pandemi COVID-19 sudah menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) dari Kementerian Sosial sebesar Rp 74,4 miliar. “BLT tersebut kita salurkan untuk keluarga penerima manfaat (KPM) di lima kabupaten dan kota di Provinsi Jambi,” kata Kepala Kantor Pos Jambi Agung di Jambi, Rabu (5/8).
KPM di lima kabupaten dan kota tersebut di antaranya di Kota Jambi, Kabupaten Batanghari, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sudah tiga tahap BLT yang disalurkan oleh Kantor Pos dari bulan Mei, Juni dan Juli 2020. Dimana BLT tersebut diperuntukan untuk warga yang perekonomiannya terdampak pandemi Covid-19. “Sudah tiga tahap disalurkan dari Kementerian Sosial setiap tahap data KPM-nya berubah,” kata Agung.
Pada tahap pertama 42.021 KPM di lima kabupaten dan kota dengan total nominal bantuan sebesar Rp 25,212 miliar dan tahap kedua sebanyak 41.528 KPM dengan total nominal bantuan Rp 24,916 miliar. Dan pada tahap ketiga jumlah KPM sebanyak 40.460 KK dengan total nominal bantuan sebesar Rp 24,276 miliar.
Dimana setiap KPM menerima BLT tersebut sebesar Rp 600 ribu. “Bantuan ini informasinya diberikan sampai dengan Desember 2020, namun kita menunggu saja karena kita hanya menyalurkan, jika ada akan kita salurkan,” kata Agung.
Di jelaskan Agung dari tiga tahap penyaluran BLT tersebut total KPM sebanyak 126.892 KPM. Namun BLT yang telah di salurkan sekitar 98 persen atau 124.009 KPM.
Hal itu dikarenakan terdapat KPM yang telah meninggal dunia dan ada KPM yang tidak mengambil BLT ke kantor pos. Sehingga bantuan untuk warga yang tidak ada tersebut di kembalikan ke Pemerintah Pusat.
Sementara itu, selama penyaluran BLT tersebut dilaksanakan Kantor Pos Jambi menyalurkannya secara bertahap. Tujuannya untuk meminimalisir kerumunan warga yang akan mengambil bantuan. Dimana warga mendapatkan undangan untuk mengambil BLT tersebut ke Kantor Pos terdekat.
Namun bagi warga yang pemukimannya jauh dari kantor pos, maka petugas akan menyalurkan BLT tersebut ke kantor camat.
Selain itu, letak geografis wilayah di Jambi juga menjadi kendala penyaluran BLT tersebut. Seperti di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang harus menggunakan perahu untuk menjangkau lokasi karena wilayahnya yang merupakan perairan. “Begitu juga untuk wilayah rawan banjir, seperti di Kumpe Kabupaten Muaro Jambi,” kata Agung.