Rabu 05 Aug 2020 21:15 WIB

Masalah Bansos Paling Banyak Dilaporkan ke Ombudsman

persoalan bansos menempati peringkat pertama sebanyak 1.346 aduan

Seorang warga usai mendaftarkan diri sebagai penerima bantuan sosial (bansos) saat mendatangi kantor Dinas Sosial Pemkot Medan, Sumatera Utara, Rabu (13/5/2020). Pendaftaran bansos tunai dengan memberikan fotokopi kartu keluarga dan KTP tersebut diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang terdampak pandemi COVID-19
Foto: ANTARA/septianda perdana
Seorang warga usai mendaftarkan diri sebagai penerima bantuan sosial (bansos) saat mendatangi kantor Dinas Sosial Pemkot Medan, Sumatera Utara, Rabu (13/5/2020). Pendaftaran bansos tunai dengan memberikan fotokopi kartu keluarga dan KTP tersebut diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang terdampak pandemi COVID-19

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyebutkan bantuan sosial menjadi persoalan terbanyak yang dilaporkan masyarakat selama Ombudsman membuka Posko Virtual COVID-19.

"Meski pandemi, Ombudsman sebagai lembaga pengawas tetap menjalankan tugasnya. Selama COVID-19 ini, kami membuka Posko Virtual COVID-19," kata Ketua Ombudsman RI Prof Amzulian Rifai, di Jakarta, Rabu (5/8).

Hal tersebut disampaikannya saat Ngopi Bareng Ombudsman RI bertema "Evaluasi Penanganan COVID-19 dalam Perspektif Ombudsman dan DPR RI" yang disiarkan secara daring.

Amzulian menyebutkan persoalan bansos menempati peringkat pertama sebanyak 1.346 aduan, disusul pelayanan kesehatan, keuangan (176 aduan), transportasi hingga terendah persoalan keamanan sebanyak delapan aduan.

Karena paling banyak laporan persoalan bansos, kata dia, institusi yang paling banyak dilaporkan adalah Dinas Sosial karena Ombudsman juga menerima laporan dari perwakilan ORI di 34 provinsi, selain di pusat.

"Bagaimana tindak lanjutnya? Sebanyak 40 persen aduan bisa diselesaikan, sementara 39,42 persen kami teruskan kepada kementerian dan lembaga terkait," katanya.

Dilihat dari grafik, kata dia, aduan terbanyak muncul pada periode Mei 2020, yakni sebanyak 978 kasus, sementara aduan paling sedikit pada Juli 2020 sebanyak 21 kasus.

Dengan turunnya laporan atau aduan masyarakat selama Juli 2020 itu, kata dia, menjadi salah satu pertimbangan bagi Ombudsman untuk menutup posko virtual pada 31 Juli 2020.

Sementara dari daerahnya, Amzulian menyebutkan daerah dengan laporan paling banyak adalah Provinsi Banten sebanyak 211 aduan, kemudian Sumatera Barat ada 157 aduan.

"Bangka Belitung ada 138 (aduan), Jawa Tengah 97 aduan, kemudian Jawa Timur ada 62 aduan. DKI Jakarta sendiri ada 82 (aduan)," katanya.

Hadir pula dalam kegiatan itu, yakni Alvin Lie, Ahmad Su'adi, Alamsyah Saragih yang ketiganya adalah anggota Ombudsman RI.

Sementara dari kalangan legislator, Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza hadir langsung di lokasi, serta Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto yang hadir secara virtual.

sumber : antara
Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement