REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Pemerintah melalui Kementerian Sosial mulai menyalurkan bantuan sosial tunai (BST) gelombang II dari Kota Bandung, Rabu (5/8). Menurut Menteri Sosial, Juliari P Batubara, BST gelombang II di kota Bandung ini merupakan kelanjutan komitmen Presiden Jokowi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat tidak mampu dimasa pendemi wabah covid 19. 

Nilai BST gelombang ke II ini, sebesar Rp 300.000 yang diberikan kepada 9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama enam bulan, terhitung sejak Juli- Desember 2020. 

Juliari mengatakan, program ini merupakan kelanjutan dari program BST sebelumnya dengan nilai sebesar Rp 600.000 per bulan yang telah dibagikan melalui tiga tahap sejak April-Juni 2020. "Jumlah anggaran yang kami gelontorkan untuk BST gelombang I dan II mencapai 32,5 triliun rupiah,” kata Mensos usai menyaksikan penyaluran BST di Bandung.

Mensos mengatakan, program ini untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang terkena dampak Covid-19. Namun, belum terdaftar sebagai penerima program sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Mereka, kata dia, adalah keluarga fakir miskin, rentan, narkoba, pemutusan hubungan kerja, komonitas adat terpencil, lansia dan difabel sebagai dmaapk dari pandemi covid 19. Selain itu, Program BST juga untuk meningkatkan daya beli,  menggerakkan ekonomi masyarakat, dan dukungan kepada pemerintah daerah (pemda). 

“Para penerima adalah keluarga yang tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ataupun yang diusulkan pemerintah daerah (pemda),” katanya.

Juliari menjelaskan, jumlah KPM penerima BST di kota Bandung mencapai 59.151 keluarga dengan nilai sebesar Rp 212 miliar lebih Sedangkan jumlah KPM di Jawa Barat mencapai 1,070,758 keluarga dengan nilai mencapai Rp 3 triliun lebih. “Kita harapkan mereka yang mendapatkan BST di kota Bandung khususnya bisa memenuhi kebutuhan dasar,” katanya.

Namun, penyaluran BST sebelumnya mengalami sejumlah kendala, dikatakan Juliari hal ini terus dilakukan perbaikan dengan mengiriman surat kepada pemerintah daerah kabupaten kota diseluruh Indonesia.  “Kita telah bersurat kepada pemda atau pemkot untuk secepatnya memperbaiki data penerima BST.  Kita juga telah mempermudah sistem update data di DTKS,” katanya.

Mensos mengaku menerima berbagai laporan dari dinas sosial yang tidak bisa menyerahkan data dan menyalurkan BST tepat waktu dikarenakan sejumlah hal seperti masalah keamanan dan bencana alam.“Sejumlah daerah masih menunda penyaluran bansos tunak sampai waktu yang belum bisa ditentukan. Kita terus dorong agar jika situasi sudah tenang dan memungkinkan agara pemda menyisir ulang data karena masih ada usulan KPM BST yang beririsan dengan KPM sembako dan PKH,” paparnya.

Sementara menurut Dirjen Penanganan Fakir Miskin Asep Sasa Purnama, masih banyaknya kendala di daerah dalam penyaluran bantuan tersebut menyebabkan realisasi penyaluran BST gelombang I belum mencapai 100 persen. 

Data Kementerian Sosial menunjukan realisasi penyaluran BST Gelombang I sudah hampir memenuhi target. Realisasi BST di Wilayah I sudah mencapai 97,98 persen dengan jumlah 3.441.321 KPM, sedangkan untuk Wilayah II mencapai realisasi tertinggi sebesar 98,62 persen dengan jumlah 2.986.655 KPM, dan untuk Wilayah III mencapai 97,01 persen dengan jumlah 2.385.819 KPM.  

Menurutnya, bencana banjir yang melanda beberapa kabupaten, akses transportasi yang terbatas dan kondisi geografis juga menjadi salah satu kendala penyaluran BST. "Disamping itu, beberapa menolak pembayaran BST dengan alasan tidak semua warganya menerima dan penerima yang datang tidak sama dengan daftar yang akan dilakukan penyaluran,” katanya. 

Asep memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang berkerja keras untuk menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat dimasa pandemi covid yang melanda saat ini.“Atas realisasi tersebut, Dirjen PFM juga mengapresiasi Dinsos Provinsi dan Dinsos Kabupaten/Kota," katanya.

Keberhasilan realisasi tersebut, tidak terlepas dari dukungan daerah sehingga penyaluran BST ini dapat meningkatkan daya beli masyarakat serta membantu kebutuhan dasar bagi keluarga fakir miskin dan rentan.

Dalam penanganan pandemi covid 19, Kemensos telah melakukan 8 hal. Pertama perluasan program sembako menjadi 20 juta KPM dan peningkatan indeks menjadi Rp200.000,-/bulan/KPM, kedua peningkatan dan percepatan penyaluran bansos PKH dari 9,2 juta KPM menjadi 10 juta KPM dan penyaluran dari 3 bulan menjadi per bulan. Ketiga, penugasan khusus Presiden untuk (1) Bansos di Jabodetabek sebagai antisipasi mudik, (2) BST untuk seluruh Indonesia kecuali Jabodetabek. 

Keempat, pemberian bantuan khusus DKI Jakarta berupa  paket sembako, santunan kematian bagi ahli waris korban COVID-19 yang meninggal dunia, pemberian paket sembako untuk 460 LKS di Jabodetabek dan bantuan penguatan usaha sustainment grant bagi 10.000 KPM. Kelima, penyiapan CBP selama masa darurat sesuai surat edaran Menteri Sosial kepada Gubernur/Walikota/Bupati sesuai mekanisme yang berlaku. 

Keenam, pengerahan pilar-pilar sosial (penyuluh sosial, Tagana, TKSK, Karang Taruna, PSM, Sakti Peksos, Pendamping PKH dan Mahasiswa Poltekesos Bandung) dalam merespon wabah COVID-19. Sedangkan ketujuh, dukungan bantuan darurat bencana dan Alat Pelindung Diri (APD). Kedelapan, penyiapan Balai Rehabilitasi Sosial/Diklat untuk karantina. “Kita minta tidak perlu panik dalam menghadapi pandemi ini karena pemerintah akan berkerja maksimal menangani masalah ini,” kata Asep. N Arie Lukihardianti

Ikuti Whatsapp Channel Republika