REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi 5,32 persen perlu pemulihan yang cepat oleh pemerintah. Sekeratis Jenderal PAN yang juga Wakil Komisi VII DPR RI, Eddy Suparno menilai stimulus ekonomi yang diberikan kepada masyarakat baiknya dalam bentuk tunai agar konsumsi domestik bisa bergerak sehingga bisa menahan laju kontraksi ekonomi.
Eddy menjelaskan saat ini pemerintah mestinya bukan lagi menggambarkan situasi ekonomi saat ini. Pemerintah, kata Eddy, perlu melakukan action plan untuk mengentaskan negara dari ancaman resesi. Salah satunya adalah mengubah bentuk bansos dari barang ke tunai
"Kuncinya mempercepat proses penyaluran BLT kepada masyarakat. Bansos yang berupa barang diberikan dalam bentuk tunai saja. Dana ini juga bermanfaat bagi masyarakat untuk dipergunakan untuk masyarakat melakukan kegiatan ekonomi lainnya," ujar Eddy di Jakarta, Kamis (6/8).
Disatu sisi, Eddy melihat penyerapan APBN masih minim. Mestinya, disaat kontraksi seperti ini belanja pemerintan bisa naik. Sayangnya, belanja pemerintah juga mengalami penurunan. Ia menilai penyerapan APBN dan belanja negara harus segera dilakukan agar dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat
"Kalau nggak bisa genjot penyerapan anggaran, kontraksi di kuartal III bisa makin dalam. Penyerapan dana harus cepat untuk aktivitas ekonomi," ujar Eddy.
Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II 2020 terkontraksi mencapai minus 5,32 persen. Sebelumnya, pada kuartal I 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tumbuh 2,97 persen. Meski demikian, angka itu mengalami perlambatan dari posisi kuartal IV 2019 yang sebesar 4,97 persen maupun kuartal I tahun lalu yang masih tumbuh 5,07 persen.
Selama kuartal I 2020, struktur pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) dari sisi lapangan usaha masih menghasilkan pertumbuhan sebesar 2,97 persen. Sebanyak 17 sektor lapangan usaha mampu tumbuh positif. Begitu pula dari sisi pengeluaran. Data BPS mencatat pertumbuhan PDB masih positif 2,97 persen.
